BSU 2026 Belum Cair, Menaker Sebut Masih dalam Tahap Proses Verifikasi Data
Menaker sebut BSU kini baru masuk tahap proses verifikasi data dan dipastikan cair bulan November hingga Desember 2026.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah saat ini tengah memproses bantuan subsidi upah (BSU) yang direncanakan cair bulan November dan Desember 2026 ini.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan data sebaran porsi penerima BSU kuartal IV-2026 yang ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja masih dalam proses verifikasi.
Yassierli mengatakan pemerintah belum bisa memastikan komposisi kelompok masyarakat penerima BSU, termasuk kelas menengah.
Yassierli mengatakan perkembangan BSU saat ini berada dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan.
Usai proses pendataan di Kemenkeu rampung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” jelas Yassierli.
Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ketepatan sasaran program.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 2026 harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Selain itu, pekerja atau buruh harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Untuk pekerja atau buruh di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.***
Editor : Irma Nurfajri

