Buat Apa Pindah Ibu Kota?

INILAH, Jakarta--Rencana memindahlan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa, perlu kajian yang sangat mendalam, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain.

Presiden Jokowi meninjau Kabupaten Gunung Mas hari Rabu, 8 Mei 2019, lalu menyatakan dari sisi luas wilayah daerah ini paling siap untuk dijadikan ibu kota, menggantikan Jakarta.

Gunung Mas terletak di Kalimantan Tengah, sebuah daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas. Wilayahnya 10.805 km2 yang dihuni sekitar 104.000 jiwa warga.

Sebelum melihat Gunung Mas, ia meninjau Taman Hutan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luas wilayahnya sekitar 61.850 hektar.

Jokowi tampaknya memang ingin memilih ibu kota berada di luar Pulau Jawa, seperti hasil rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin, 29 April 2019. Ia ingin pembangunan merata di Indonesia, tidak hanya berlangsung di Pulau Jawa.

Jakarta memang sudah sumpek dengan jumlah warganya sebanyak 10,37 juta jiwa (data 2017), dan membengkak menjadi lebih 13 juta jiwa saat pagi hingga petang hari, karena banyak warga sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) bekerja di ibu kota. Kemacetan terjadi di mana-mana sehingga menyebabkan kerugian sekitar Rp 100 triliun setiap tahun, lalu ditambah banjir karena kota ini berada di dataran rendah.

Tetapi, meniru keberhasilan sejumlah negara yang memindahkan ibu kotanya adalah langkah konyol. Betul, sebagai anggota The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Indonesia harus memiliki ibu kota administratif yang berfungsi dengan baik untuk meraih predikat sebagai pemain ekonomi kelas dunia.

Namun, rencana memindahlan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa, perlu kajian yang sangat mendalam, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Semua komponen masyarakat harus dilibatkan, tak hanya pemerintah dan DPR.

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan 17.000 pulau. Geografisnya sangat beragam, etnisnya begitu banyak dengan adat istiadat yang masih dipegang teguh. Dengan kondisi ini, memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa--sekali lagi--perlu kajian mendalam.

Guru besar ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Muhammad Firdaus menilai, pemerataan pembangunan wilayah solusinya bukan memindahkan ibu kota. Jika Palangka Raya atau daerah sekitarnya yang dipilih sebagai ibu kota, dampak ekonominya hanya dirasakan dalam radius satu provinsi, yakni Kalimantan Tengah. Padahal, ada tiga provinsi yang masuk dalam kategori terendah secara ekonomi di Indonesia, yakni Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

"Kalau ibu kota pindah ke Kalimantan (Palangka Raya) tidak memberikan dampak signifikan ke tiga wilayah itu," ujar Firdaus.

Myanmar, Tanzania, Pantai Gading adalah tiga negara dari beberapa negara yang gagal saat memindahkan ibu kota. Pemerintah Myanmar memindahkan ibu kota dari Yangon ke kota terpencil, Naypyidaw. Kota ini seperti kota tidak berpenghuni, tidak ada kerumunan orang di jalan dan hanya sedikit sekali mobil lalu lalang.

Tahun 1970-an, Pemerintah Tanzania memindahkan ibu kota dari Dar es Salaam ke Dodoma, kota pasar kecil berpenduduk 40.000 orang. Kota ini memang bagus untuk pengembangan ekonomi. Namun, karena letaknya cukup jauh dengan Dar es Salaam, banyak kantor pemerintah dan kedutaan besar masih menolak pemindahan tersebut.

Seperti halnya Tanzania, Pantai Gading pun demikian. Hingga kini masih banyak kantor pemerintah dan kedutaan besar tidak tertarik pindah ke Ibu Kota Yamoussoukro, mereka masih tetap bertahan di ibu kota lama, Abijan.

Sekali lagi, memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa bukan solusi pemerataan pembangunan wilayah. Untuk pemerataan pembangunan, sebaiknya pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur yang benar, memegang teguh desentralisasi politik di daerah, dan mengawasi ketat penggunaan dana desa. Jika tetap ibu kota ingin dipindahkan, carilah kota yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, sebagai pusat administrasi pemerintahan. (INILAHCOM)