Bukan 17 Tahun lagi, KPAI Minta Wajib KTP-el dan Pemilih Pemula jadi 18 Tahun
KPAI kini minta DPR dan Pemerintah tetapkan wajib KTP-el dan pemilih pemula menjadi usia 18 tahun.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Di Indonesia umumnya anak usia 17 tahun sudah wajib memiliki KTP-el dan bahkan bisa mengikuti pemilihan pemula.
Namun kini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta hal itu dilakukan si usia anak menginjak 18 tahun bukan 17 tahun lagi.
KPAI mendorong pemerintah dan DPR mengintegrasi norma pelindungan anak dalam RUU Pemilu dan UU Adminduk dengan menyelaraskan usia pemilih pemula dan wajib KTP-el menjadi 18 tahun, serta menghapus status perkawinan sebagai syarat pemilih.
"Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI," jelas Anggota KPAI Sylvana Apituley.
Menurut Sylvana, upaya ini penting untuk mencegah anak terseret ke dalam politik praktis yang belum tentu mereka pahami.
"Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang 'sudah atau pernah kawin' berapa pun usianya," terang Sylvana Apituley.
Pihaknya mengatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.
Penyelarasan usia pemilih pemula menjadi 18 tahun dan penghapusan status perkawinan sebagai syarat pemilih merupakan perlindungan anak agar terbebas dari mobilisasi dan kepentingan politik orang dewasa.
"Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa," jelas Sylvana Apituley.
Dia menilai bahwa maraknya eksploitasi politik terhadap anak bukanlah semata insiden, melainkan pola yang berulang setiap pilkada, pemilu, hingga pembahasan RUU yang dianggap kontroversial.
KPAI mengidentifikasi 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik, mulai dari mobilisasi massa kampanye, anak sebagai bintang iklan dan juru bicara calon, hingga anak sebagai sasaran politik uang.***
Editor : Irma Nurfajri

