Butuh Biaya Operasional Puluhan Miliar Tiap Tahun, Perjalanan Umrah Jabar Diharapkan Dipusatkan di BIJB Kertajati

INILAHKORAN, Bandung - Direktur Utama PT Bandara Internasional jawa barat (BIJB) Kertajati Muhammad Singgih mengakui, butuh biaya puluhan miliar rupiah setiap tahun hanya untuk operasional.

Singgih memaparkan, kebutuhan BIJB Kertajati, Kabupaten Majalengka yang besar karena ada beberapa faktor. Antaranya perawatan, listrik dan kebersihan.

"Karena fasilitas itu mandatori ya, harus menjamin 3S plus 1C. Safety, security, service dan kemudian complain. Terhadap aturan dunia penerbangan, itu memerlukan biaya besar," ujar Singgih saat dihubungi, Rabu 11 Juni 2025.

Belum lagi dalam memenuhi aspek Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), yang mana lanjut Singgih, jumlah personelnya harus cukup untuk penanganan.

"Response time harus terpenuhi dari waktu ke waktu, harus dirawat," ucapnya.

Kebutuhan listrik BIJB Kertajati, dalam kondisi yang sudah dihemat, satu bulan membutuhkan Rp900 juta hingga Rp1 miliar.

"Belum lagi karyawan, meski tidak banyak tapi harus ada di tiap lini. Jumlah karyawan kita kurang lebih 160, total. Termasuk operasional," kata dia.

Ini pun diakuinya masih di bawah standar dunia penerbangan pada umumnya. Dalam satu bulan, total kebutuhan setidaknya sekitar Rp9-10 miliar.

"Bahkan lebih, cuma itu sudah dihemat banget," ucapnya.

Singgih melanjutkan, supaya kebutuhan operasional BIJB Kertajati dapat terpenuhi dan tidak lagi membebani APBD Provinsi Jawa Barat, diharapkan banyak penerbangan dapat dilakukan di sana.

Bagaimana BIJB Kertajati dapat dikomersialisasi, sebagai pintu gerbang dalam pengembangan di Jabar, seperti industri dan pariwisata.

Sehingga dengan banyaknya minat orang masuk ke Jabar, tentunya juga bakal berimbas dengan meningkatnya okupansi di BIJB Kertajati.

"PR (pekerjaan rumah) kita, gimana agar komersialisasi bandara bisa tercapai, karena bandara itu ibaratnya hanya pintu gerbang. Jadi, supaya masyarakat punya tujuan, membutuhkan pengembangan daerah, kemajuan industri, pariwisata dan sebagainya, karena orang gak mungkin tiba-tiba datang ke bandara, kalau tidak punya tujuan. Apakah itu wisata, kerja atau pendidikan," ujarnya.

Sejauh ini menurutnya, ada potensi BIJB Kertajati dapat berkembang. Namun diakuinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. 

Potensinya, ada pada Perpres 87/2021 terkait pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Ini juga didukung dengan adanya wacana bakal dibangunnya infrastruktur pendukung, jalur kereta api yang dapat menjadi penunjang BIJB Kertajati.

"Terus ke depan, ide soal perkeretaapian terus bergulir dan pemerintah menyiapkan untuk jadi industri perawatan pesawat, akan dimulai di sini," kata dia.

Namun yang terdekat dan paling memungkinkan, supaya BIJB Kertajati tidak lagi mati suri kata dia, adalah dengan memusatkan penerbangan umrah di Jabar ke BIJB Kertajati.

"Kalau rute itu sedikit, masyarakat itu tidak menarik. Salah satu kepercayaan masyarakat itu, kalau terbangnya konsisten dan jumlah rute yang mencukupi. Kalau jumlahnya sedikit, jadi PR bagi bandara dan tidak yakin untuk masyarakat," ungkapnya.

"Tapi kalau umrah nanti bisa lewat sini dan secara konsisten penerbangan domestik ada terus, itu Insya Allah (BIJB Kertajati) akan tumbuh," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluh, karena Pemprov harus menanggung beban sekitar Rp60 miliar untuk operasional BIJB Kertajati.

Dia merasa keberatan, karena harus terus-terusan mengalokasikan anggaran dari APBD Jabar setiap tahun, untuk operasional BIJB Kertajati.

"Oh bukan nunggak utang, Pemprov Jabar punya kewajiban hampir Rp60 miliar dalam setiap tahun, untuk biayanya operasional Kertajati. Ya berat," ujar Dedi di Kota Bandung baru-baru ini.