Cimindi Terancam Lepas ke Cimahi, DPRD Desak Farhan Bertindak Cepat
Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama menyampaikan, pemerintah kota tidak boleh tinggal diam atas kemungkinan lepasnya kawasan Cimindi yang selama ini menjadi bagian strategis wilayah Bandung.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - DPRD Kota Bandung mendesak wali kota dan jajaran pemerintah kota, segera mengambil langkah tegas terkait wacana pengalihan wilayah Cimindi ke Kota Cimahi. Isu ini bisa berdampak besar terhadap masa depan ekonomi, tata ruang dan pengaruh politik Kota Bandung.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama menyampaikan, pemerintah kota tidak boleh tinggal diam atas kemungkinan lepasnya kawasan Cimindi yang selama ini menjadi bagian strategis wilayah Bandung.
“Kami meminta pak wali kota bersikap proaktif. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Ini bukan sekadar isu batas wilayah. Tapi menyangkut kepentingan jangka panjang Kota Bandung,” kata Ahmad Rahmat Purnama, Sabtu 28 Juni 2025.
Menurut ia, Cimindi adalah kawasan penyangga vital yang menyatukan aktivitas industri, perdagangan, transportasi dan infrastruktur strategis Kota Bandung. Jika wilayah ini beralih ke Kota Cimahi, maka Bandung akan kehilangan potensi besar. Termasuk dari sektor pendapatan pajak.
“Cimindi itu punya nilai ekonomi yang tinggi. Banyak industri dan aktivitas bisnis di sana. Jika berpindah ke Cimahi, Bandung bisa kehilangan pemasukan miliaran rupiah setiap tahun,” ucapnya.
Selain aspek ekonomi, Ahmad juga menyoroti risiko terganggunya koordinasi lintas wilayah. Khususnya dalam penanganan masalah lingkungan seperti banjir, aliran sungai dan kualitas udara yang melintasi batas administratif.
Ia pun mengingatkan, bahwa persoalan ini bisa berkembang menjadi konflik identitas di masyarakat perbatasan yang merasa lebih dekat secara sosial dan historis dengan Bandung dibanding Cimahi.
“Kalau pemerintah lambat merespons, masyarakat bisa resah. Ini bisa memicu gesekan, apalagi jika sudah menyentuh isu identitas lokal,” ujar dia.
Ahmad pun mendesak, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera melakukan kajian mendalam dan komunikasi terbuka dengan Pemerintah Kota Cimahi serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum rencana ini melangkah lebih jauh.
“Jangan pasif. Pemkot harus hadir, bicara ke publik dan perjuangkan kepentingan Bandung. Ini soal masa depan kota, bukan sekadar peta wilayah,” tandasnya. *
Editor : Firda Rachmawati
