Dadang Supriatna Instruksikan Diskop UMKM Bangun Gerai KDMP

INILAHKORAN.ID - Bupati Bandung Dadang Supriatna mengapresiasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Bandung sepanjang 2025.

Diskop UMKM Kabupaten Bandung diklaim berhasil menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Yakni membidani lahirnya ratusan Koperasi Desa/Kelurahan Masyarakat Pedesaan (KDMP) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. 

"Saya apresiasi Diskop UMKM fokus memfasilitasi lahirnya sebanyak 280 unit KDMP di 270 desa dan 10 kelurahan di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung," kata Dadang, Rabu 28 Januari 2026.

Dadang mengaku gembira karena di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung KDMP telah berdiri dan memulai menjalankan kegiatan usaha mereka. Sebab, keberadaan Koperasi Merah Putih, menjadi tonggak penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah. 

"Ternyata Pak Prabowo itu melaksanakan gagasan ayahnya Pak Soemitro yang waktu itu Menko Ekuin yang ingin membangun koperasi sebagai tulang punggung untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di desa. Ini gagasan yang sangat luar biasa," ujarnya

Dadang juga menyatakan keberadaan koperasi KDMP telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemasaran produk lokal, dan pengelolaan sumber daya ekonomi desa.

“Alhamdulillah, sebanyak 280 koperasi KDMP telah resmi beroperasi. Sekarang tinggal bagaimana koperasi itu tumbuh dan  berkembang," katanya.

Dadang  meminta Diskop UMKM memaksimalkan 31 orang tenaga pendamping untuk memberikan pendampingan teknis bagi KDMP agar operasional dan bisnis mereka terus berkembang ke depannya. 

Selain itu, Dadang juga menyoroti tantangan yang dihadapi, dimana sebagian besar koperasi tersebut belum memiliki kantor atau gerai permanen. Dia pun meminta Diskop UMKM fokus untuk memfasilitasi pembangunan gerai KDMP. 

Untuk mewujudkan target tersebut, Dadang menguraikan tiga skenario yang akan diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing desa atau kelurahan.

Pertama, bagi desa atau kelurahan yang memiliki tanah carik desa yang strategis, Diskop UMKM diminta segera melakukan pembangunan gerai koperasi dengan desain standar yang telah ditetapkan.

Kedua, untuk desa atau kelurahan yang memiliki tanah carik namun lokasinya dinilai tidak strategis, Bupati menginstruksikan agar dilakukan proses ruslah (pertukaran tanah) dengan pihak terkait. 

Ketiga, bagi sekitar 20 desa yang sama sekali tidak memiliki tanah carik desa, ia  menentukan bahwa pembelian tanah akan dilakukan melalui skema kerja sama dengan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Kabupaten Bandung.

Dadang pun mengeluarkan instruksi tegas kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin dan jajarannya untuk segera menyusun rencana aksi dalam percepatan pembangunan gerai koperasi bagi seluruh unit KDMP di wilayah Kabupaten Bandung.

"Sesuai instruksi Pak Presiden dan Menteri Koperasi, saya minta tahun 2026 ini seluruh koperasi KDMP harus memiliki gerai atau kantor sendiri yang layak. Bagi yang masih susah tanahnya, segera carikan solusinya karena pembangunannya akan dilakukan oleh pusat," katanya.

"Selain itu saya minta program dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan harus terus berjalan karena itu janji politik saya. Tolong lebih luas lagi penerima manfaatnya agar perekonomian ini tumbuh," ujarnya.