Dalam Rakernas PDIP, Megawati: Kita Sistemnya Adalah Presidensial, Tidak Ada Koalisi
Megawati Soekarnoputri mengatakan sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem presidensial bukan sistem parlementer
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung – Dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut tidak ada istilah koalisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem presidensial.
Hal ini diungkapkan, Megawati dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juni 2022.
Baca Juga: Kabar Gembira untuk K-Popers! Spotify punya situs khusus bahas dunia K-pop
Megawati Soekarnoputri mengaku bingung dengan banyak politikus dan publik kerap menggunakan istilah koalisi.
"Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, dan koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes," ucap Megawati.
Presiden ke-5 RI itu mengatakan istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri.
Baca Juga: Rayakan Hari Ayah dengan Kedua Anaknya, Justin Timberlake Disebut Jessica Biel Sosok Hebat!
Menurutnya di Indonesia tidak ada perdana menteri melainkan presiden. Dengan demikian, gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik.
"Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan 'prime minister' dan apa bedanya. Karena kita gak punya perdana menteri," bebernya.
Dia menyinggung sejumlah partai yang kerap menggunakan istilah koalisi dan menyentil soal bagi-bagi kursi berdasarkan perolehan suara. Padahal, tidak ada istilah demikian.
Baca Juga: Lirik Laguââ If I Can Dream – Maneskin
Megawati mengingatkan kepada seluruh kader PDIP agar tidak berbicara soal koalisi.
"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tandasnya.***
Editor : inilahkoran
