Dana Kerohiman Segera Ditebar, Rel Ganda Masih Bermasalah

INILAH, Bogor - Perhitungannya appraisal dana kerohiman untuk korban dobel track atau rel ganda sudah digulirkan Balai Perkeretaapian Jawa Barat bagian Barat dengan tiga kategori. Akan tetapi ada dua kendala yang harus ditangani. Pertama soal akses jalan lintas wilayah Kota ke Kabupaten Bogor serta penggantian fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang belum jelas.

Asisten Pemerintahan (Aspem) Kota Bogor Hanafi mengatakan, Pemkot Bogor diundang Ketua Tim Terpadu Rel Ganda yaitu Plt Sekda Jawa Barat Daud Ahmad pada Senin (25/11/2019). Diketahui di lokasi yang akan menjadi rel ganda Bogor-Sukabumi banyak masyarakat yang menduduki tanah negara. Masyarakat menyadari dan memang proyek untuk transportasi massal dari Bogor ke Sukabumi.

"Dirjen Perkeretaapian tidak bisa mengusir begitu saja, karena masyarakat sudah tinggal tahunan. Karena itu dirjen perkeretaapian memberikan santunan atau dana kerohiman dengan besaran sesuai kemampuan mereka, Dirjen Perkeretaapian memakai KJPP untuk perhitungannya," ungka Hanafi kepada INILAH, Rabu (27/11/2019) siang.

Hanafi melanjutkan, dalam rapat Balai Perkeretaapian menyampaikan hasil tim apprasial, metode sudah menjadi hak paten KJPP dan Balai Perkeretaapian.

"Daerah yang terkena adalah wilayah Bogor Selatan dan sebagian di Bogor Tengah, di wilayah Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor ada Desa Cibalung yang terdampak. Kami tidak bisa intervensi besaran, yang jelas setuju atau tidak dengan langkah Dirjen Perkeretaapian. Tidak dirinci juga per kelurahan dapat berapa, tapi totalnya Rp48 miliar," tuturnya.

Hanafi menjelaskan, pembayaran akan dilakukan secepatnya, tapi Pemkot Bogor juga menyampaikan beberapa kendala di lapangan, salah satunya adalah ada jembatan Kertamaya ke Cibalung sarana utama untuk mobilisasi warga kedua wilayah itu.

"Kalau dipakai rel ganda, otomatis jembatan terganggu. Mobilitas warga luar biasa, orang Kertamaya ada yang sekolah di Cibalung dan sebaliknya. Sebagai dasar nanti mereka akan melakukan survey. Setelah itu disepakati kemudian diminta ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat. Kemarin sudah di breakdown per kecamatan senilai sekian rupiah," jelasnya.

Masih kata, Hanafi setelah ditetapkan tindak lanjut disampaikan secara non tunai dengan pelaksanaan didaerah. Kendala kedua Rp48 miliar itu tidak tersedia, mereka hanya punya Rp22 miliar di tahun 2019 ini. Sehingga dilakukan secara bertahap.

"Saya meminta kepada Balai Perkeretaapian agar daerah tidak menentukan siapa dahulu yang dapat, tapi ditentukan oleh balai. Karena ngeri terjadi sesuatu, harapan tahun 2020 Januari selesai sisanya. Nanti balai menginformasikan ke kami, kapan mulai transfer," bebernya.

Ia menegaskan, intinya kemarin itu disampaikan nilai apprasial, tapi ada yang belum terjawab soal fasos dan fasum. Pihak balai tidak merinci bagaimana langkah-langkah soal fasos juga fasum.

"Misal ada masjid yang terkena, maka akan dikembalikan seperti asal. Di masjid itu pekarangan terkena proyek, maka nanti diperbaiki pekarangannya. Contoh di kami ada SD Layungsari 2, SMP Negeri 9 Kota Bogor dan SMA Negeri 4 Kota Bogor. Mereka tidak menjawab nanti akan dibangun kembali sekolah yang terdampak. Padahal saya sudah tanyakan itu? jadi belum jelas," pungkasnya. (RIzki Mauludi)