Darurat Sampah, Pemkot Bandung Jajaki Pemanfaatan Lahan Pussenkav di KBB

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya menangani persoalan darurat sampah. Pemkot berencana memanfaatkan lahan milik Pusat Kesenjataan Kaveleri (Pussenkav).

Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, lahan yang dikelola Pussenkav tersebut berlokasi di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

"Kalau diizinkan, kita akan memanfaatkan dengan berbagai kompensasi. Apapun sesuai regulasi kita ikuti. Kalau perlu ada dana, dan karena sudah kedaruratan, belanja tidak terduga (BTT) bisa kita manfaatkan," kata Ema Sumarna, Senin 28 Agustus 2023.

Menurut Ema Sumarna, lahan milik TNI tersebut dapat menjadi solusi sementara atas apa yang terjadi saat ini. Namun dengan catatan, pihak Pussenkav memberikan izin dalam pemanfaatan lahan.

Karena dituturkan Ema, sejumlah TPA lain di luar Bandung Raya sudah tidak memungkinkan. Seperti TPA di kawasan Kabupaten Garut dan Subang. Warga tidak berkenan dengan adanya kiriman sampah.

"Tapi tergantung nanti, kalau tidak diizinkan. Kita harus terus mendorong yang tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti. Kalau ini tidak ada alternatif lokasi seperti yang kita jajaki dengan Pussenkav, kita akan kewalahan. Maka kita ingin mendapatkan daya dukung," ucapnya.

Ema mengatakan, bahwa peluang tempat pembuangan sementara (TPS) di Kota Bandung untuk bisa menerima sampah kini hanya mencapai 10 persen. Sejumlah TPA setiap harinya kian penuh oleh sampah. 

Namun demikian, pihaknya terus berupaya dengan cara menggeser sampah-sampah dari satu TPS ke TPS lain. Halnya seperti TPS di kawasan Tegalega yang masih memungkinkan menerima sampah.

"Hitungannya kan setiap hari Kota Bandung itu 1.300 ton. Kalau ini tertahan selama tujuh hari, ada delapan ribu ton sampah di Kota Bandung bergeser ke TPA. Makanya kita memohon kepada pihak TNI dalam hal ini Pussenkav sebagai solusi alternatif," ujar dia.

Ema menambahkan, bahwa Pemkot Bandung telah menindaklanjuti tentang kedaruratan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan membentuk satgas kedaruratan sampah.

"Per hari ini saya tandatangani, dan itu melibatkan semua unsur seperti kepolisian, institusi, TNI dan sebagainya. Karena dari hasil rapat prokopimda, Bandung sedang darurat sampah sehingga perlu adanya wadah yang namanya satgas," tandasnya. *** (Yogo Triastopo)