'Kampung' Prabowo Darurat Sampah, Beruntung Punya Indocement yang Sanggup Tampung RDF
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Kabupaten Bogor memang berstatus darurat sampah dan mendapatkan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), namun daerah yang tempat domisili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini beruntung memiliki pabrik semen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang pusat produksinya di Kecamatan Citeureup.
Hal itu, karena empat mesin produksi semennya sudah beralih teknologi dari pembakaran murni menggunakan batu bara, kini juga bisa menggunakan bahan bakar alternatif atau Refuse Delivered Fuel (RDF).
Pengelolaan sampah di Bumi Tegar Beriman yang dulu open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Cibungbulang.
Kini sampah, mulai harus dipilah dari rumah, sampah organik dan non organik harus dipisahkan.
Bank sampah, wajib ada di tingkat Rukun Warga (RW). Lalu bank sampah di tiap desa, wajib memiliki bank sampah, mesin pencacah, mesin press, timbangan dan mesin pembuat pupuk organik.
"Di Tahun 2026, dengan dana bantuan keuangan desa, maka desa atau kelurahan wajib memiliki Bank Sampah dan Tempat Pembuangan Sampah Reuce, Reduce and Recycle (TPS3R)," kata Sektetaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Dede Armansyah kepada wartawan, Minggu, 16 November 2025.
Jika volume sampah non organiknya di tingkat desanya kurang dan maka, sambung Dede Armansyah kecamatan diwajibkan memiliki Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).
"Sampah non organik nantinya kita press menjadi RDF, lalu dengan jumlah tonase sampah minimal, kita jual ke PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Kontraknya bisa di tingkat desa maupun kecamatan dan mereka bisa menampung RDF hingga 2.300 ton perhari, sementara sampah organik yang menjadi pupuk dan magot, bisa dijual oleh bank sampah ke pihak petani maupun peternak ayam atau ikan," sambungnya.
Ia menuturkan, kunci sukses pengelolaan sampah sistem 3R ialah, pemungutan sampah harus diimbangi oleh kemampuan pemilahan sampah.
Kantor Kecamatan, Pemerintah Desa maupun Kelurahan bakal diminta ikut mensosialisasikan kewajiban pengolahan sampah di tingkat desa / kelurahan, berikut cara tara kelolanya.
"Kami minta pemilihan sampah di tingkat RT atau minimal di tingkat RW, syukur - syukur dipilah sampahnya perkeluarga," tukas Dede Armansyah.
Editor : JakaPermana
