Dedi Mulyadi Bantah Rumah Panggung Buatan Pemprov Jabar di Karawang Terendam Banjir

INILAHKORAN.ID - Video banjir yang disebut melanda Kampung Kampek, Desa Karangligar, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, mendadak viral di media sosial. 

Rekaman tersebut menampilkan permukiman warga yang seolah tenggelam hingga atap rumah, memunculkan klaim bahwa rumah panggung bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut terendam banjir setinggi lebih dari tiga meter.

Narasi tersebut menuai respons langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menilai, video yang beredar tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik karena sudut pengambilan gambar yang tidak utuh.

“Silakan lihat videonya. Di sampingnya itu rumah yang saya bangun, itu masih bisa ditinggali. Rumah-rumah yang terlihat tenggelam itu karena anglenya rumah di samping rumah panggung yang saya bangun,” katanya, Rabu 21 Januari 2026.

Menurut Dedi, rumah panggung yang dibangun Pemprov Jabar di kawasan rawan banjir Karangligar memang dirancang dengan elevasi khusus untuk mengantisipasi luapan air. Desain tersebut, kata dia, membuat bangunan tetap aman dan layak huni meskipun banjir merendam wilayah di sekitarnya.

“Rumah panggung yang dibangun itu memang ukurannya tinggi, sehingga masih bisa ditinggali meskipun banjir,” ucapnya.

Ia menegaskan, kesan rumah panggung ikut tenggelam muncul karena fokus video lebih menyorot rumah warga non-panggung yang posisinya lebih rendah. Akibatnya, publik menangkap gambaran seolah seluruh kawasan, termasuk bangunan pemerintah, terendam total.

Di luar polemik visual, Dedi membuka persoalan yang lebih mendasar dalam penanganan banjir Karangligar, yakni relokasi warga dari zona rawan bencana. Ia mengungkapkan, sejak awal menjabat sebagai gubernur, pemerintah provinsi telah menawarkan relokasi sebagai solusi jangka panjang, namun tidak seluruh warga bersedia menerima.

“Saya sudah menawarkan relokasi sejak saya dilantik jadi gubernur, tapi mereka tidak mau,” katanya.

Tak hanya itu, Dedi juga menyinggung lemahnya dukungan data di tingkat lokal. Ia mengaku sempat meminta pendataan lengkap rumah-rumah yang berada di wilayah rawan banjir sebagai dasar kebijakan penanganan, namun permintaan tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi.

“Saya sempat minta data semua rumah yang berada di daerah sana yang rawan banjir. Tapi kades tidak memberikan semuanya,” imbuhnya.

Pernyataan Dedi Mulyadi menegaskan bahwa persoalan banjir Karangligar bukan sekadar soal tinggi air atau bangunan panggung, melainkan juga berkaitan dengan konsistensi kebijakan mitigasi, kesediaan relokasi warga, serta akurasi informasi yang beredar di ruang digital. Di tengah derasnya arus konten viral, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan menjaga fakta agar tidak kalah oleh narasi visual yang parsial.***