Dedi Mulyadi Minta BPK Evaluasi Secara Komprehensif Tata Kelola Keuangan Pemprov Jabar

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar dapat mengevaluasi secara komprehensif, terkait tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Dedi berharap, di tengah evaluasi atau audit yang tengah dilakukan BPK Jabar saat ini, dapat dilakukan lebih mendalam guna memastikan kondisi pengelolaan kas Pemprov saat ini.

“Karena kan audit ini juga sedang berjalan. Sehingga nanti di sana bisa terlihat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki perencanaan keuangan yang baik,” kata Dedi usai mendatangi Kantor BPK Jabar, Kota Bandung, Jumat 24 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, audit tersebut diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana Pemprov Jabar memiliki tata kelola keuangan yang baik. Dari sisi pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat, maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kemudian yang berikutnya juga punya belanja yang baik ya. Belanja yang baik itu adalah membelanjakan anggaran pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dedi menegaskan, pihaknya kini fokus memperbesar porsi belanja modal dibandingkan dengan belanja barang dan jasa. Ia pun meminta agar komponen tersebut turut diaudit secara detail.

“Nah, di belanja modal ini nanti kita akan mengarah lagi pada apakah uang yang dibelanjakan untuk belanja modal itu menghasilkan modal-modal yang baik enggak,” katanya.

“Artinya begini, belanja modal jalan, jalannya baik tidak? Makanya kan saya selalu mengoreksi itu. ‘Oh, unitnya dipasang, kok belum dicor? Berapa bayar pegawainya?’ Ketika misalnya tidak sesuai dengan RAB yang dimiliki, saya koreksi. ‘Dilindungi asuransi nggak?’ Kan saya selalu begitu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan hasil audit BPK Jabar nantinya akan dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat bisa menilai langsung transparansi pengelolaan kas daerah.

“Ini yang menjadi consent kita bertemu dengan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat hari ini, kita meminta dilakukan audit dan diminta diumumkan hasil audit yang dilakukan,” katanya.

BPK biasanya merilis hasil audit tahunan sekitar April 2026. Namun Dedi berharap, laporan audit terhadap belanja Pemprov Jabar dapat diumumkan lebih cepat.

“Tetapi khusus untuk belanja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini agar segera dilakukan pengumuman hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Menurut Dedi, langkahnya menemui BPK merupakan bagian dari upaya menjelaskan kepada publik bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

“Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu. Dan ini adalah bagian dari membangun hubungan emosi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pengelola kas daerah,” pungkasnya. ***