Dedi Mulyadi Pastikan Hasil Audit Tambang di Bogor Segera Diumumkan, Tegaskan Pendekatan Ilmiah dan Kepentingan Publik

INILAHKORAN, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan hasil audit investigatif terhadap sejumlah perusahaan tambang di Kecamatan Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, kabupaten bogor, akan diumumkan dalam waktu dekat.

Dedi menyampaikan, audit tersebut melibatkan tim pakar dari berbagai bidang, mulai dari pertambangan, ketenagakerjaan, hingga akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Audit investigatif tambang di kawasan Bogor yang melibatkan sejumlah pakar di bidang tambang, ketenagakerjaan, dan akademisi dari ITB dan IPB sudah berjalan. Dan kami akan mengambil keputusan berdasarkan hasil investigatif yang dilakukan,” kata Dedi, Selasa 14 Oktober 2025.

Ia menegaskan, keputusan pemerintah provinsi akan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan akademik, bukan politik. Selain menyoroti praktik pertambangan, audit juga menyentuh aspek ketenagakerjaan di sektor tambang.

“Fokus audit kami juga di soal ketenagakerjaan,” ujarnya.

Selain persoalan tambang, Dedi menyoroti kondisi infrastruktur Parung Panjang yang selama ini rusak akibat aktivitas kendaraan berat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, telah menyiapkan langkah perbaikan menyeluruh pada ruas jalan utama.

“Jadi kalau orang mimpi Jalan Parung Panjang akan menjadi jalan idaman, Insyaallah secara bertahap kami akan mewujudkan,” tuturnya.

Dedi juga mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah tersebut telah berlangsung lama dan memberikan keuntungan besar bagi sebagian pihak.

“Tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang diraih,” ujarnya.

Namun, di balik keuntungan ekonomi, Dedi menilai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan tidak bisa diabaikan. Mulai dari jalan rusak, debu beterbangan, hingga kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa warga.

“Tetapi biasa kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga, agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar, pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah. Nanti berhadapan dengan rakyat yang paling bawah,” tutur Dedi.

Ia menegaskan, kebijakan yang diambil pemerintah provinsi bukan untuk menciptakan konflik, melainkan demi keseimbangan kepentingan masyarakat secara luas.

“Untuk itu tidak mesti saling berhadapan. Gubernur bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan karena saya meyakini kebijakan itu bukan untuk satu kepentingan, tapi untuk semua kepentingan,” jelasnya.