Dedi Mulyadi Tegaskan 78 Ribu Siswa di Swasta Gratis, Tak Larang Bila Sekolah Menolak

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, 78 ribu siswa yang tidak terpetakan dalam PCMB 2026 dan harus masuk di sekolah swasta akan masuk secara gratis.

Dedi Mulyadi Tegaskan 78 Ribu Siswa di Swasta Gratis, Tak Larang Bila Sekolah Menolak
Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 78 ribu siswa akan diplot ke 751 sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Disdik Jabar.  (yuliantono)

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, 78 ribu siswa yang tidak terpetakan dalam Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 dan harus masuk di sekolah swasta akan masuk secara gratis, dibiayai pemerintahan provinsi.

Sebanyak 78 ribu siswa tersebut, kata Dedi, akan diplot ke 751 sekolah swasta yang telah MoU dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. 

Mereka akan mendapatkan Rp2,7 juta tiap tahun selama tiga tahun, dengan rincian Rp1,5 juta uang pangkal atau bangunan dan SPP Rp100 ribu per bulan.

"Nilainya disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah. Kami tidak akan mengikuti keinginan sekolah swasta, misalnya uang pangkalnya Rp10 juta, kami enggak mau," ujar Dedi saat ditemui di Bale Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).

Dia pun menegaskan, Rp2,7 juta tersebut biaya penuh selama setahun sehingga siswa bersangkutan tidak perlu lagi membayar ke sekolah.

"Ya full, sekolahnya kan sekolah standar. Dan ingat juga, kan mereka sekolah di sekolah swasta kan BOS-nya dibayarin pemerintah pusat," ucapnya.

Selain itu, Dedi juga tidak melarang bila ada sekolah swasta yang menolak. Terpenting kata dia, 751 sekolah swasta yang telah MoU setuju mengikuti mekanisme yang ditetapkan Pemprov Jabar.

"Jadi kalau yang enggak mau tanda tangan MoU enggak ada masalah. Sekarang 700an (sekolah swasta yang telah MoU) se-Jawa Barat. Cukup menurut saya. Jadi kalau swasta misalnya yang elit, ya enggak mungkinlah sama kami," katanya.

Skema itu, sambung Dedi, ditujukan Pemprov Jabar untuk membantu anak kurang mampu agar tidak putus sekolah.

"Yang kami lindungi adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, mereka harus bersekolah," ujarnya.

Lebih lanjut Dedi menyebut, pendidikan bukan media untuk mencari untung, melainkan menyelamatkan anak agar bisa tetap sekolah.

Selain itu, dia juga menegaskan tiap tahunnya akan ada evaluasi terhadap siswa tersebut yang harus memenuhi kriteria dari Pemprov Jabar.

"Dia harus berkomitmen dong, kan mendapat subsidi dari kami cukup besar, tetapi dia juga harus mentaati aturan kita menjadi anak baik, tidak tawuran. Nah begitu melanggar kami cabut subsidinya," tandasnya. 


Editor : Doni Ramdhani