Demi Persaingan Usaha Sehat, Pemkot Bandung Gandeng KPPU
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan berkolaborasi bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan berkolaborasi bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat.
Fokus sinergitas tersebut, utamanya dalam menentukan kebijakan atau regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pintu kolaborasi ini, dibuka Wali Kota Bandung, Oded M Danial saat menerima audiensi dari KPPU Wilayah III di Balai Kota, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Selasa (3/3/2020).
Orang nomor satu di Kota Bandung itu mengatakan, salah satu misi yang diusungnya yakni membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
“Di sinilah pemerintah harus hadir untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Kita harus mendongkrak masyarakat dan pelaku UMKM. Apalagi di Kota Bandung ini jumlahnya sangat banyak sekali. Ini yang harus kita dukung,” kata Oded.
Kepala KPPU Wilayah III Aru Armando mengatakan, Kota Bandung memiliki iklim ekonomi yang sangat pesat. Sehingga perlu pengawasan agar persaingan usaha di Kota Bandung berlangsung sehat.
“Kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung sangat tinggi. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan terkait kegiatan ekonomi bisnis dan perdagangan, kita harapkan sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat,” kata Aru.
Sambung dia, memudahkan pelayanan di area jangkauan yang meliputi Jabar, Banten dan DKI, KPPU Wilayah III sudah membuka perwakilannya di Kota Bandung.
“Kita membuka diri untuk konsultasi, dan kita siap melakukan pendampingan. Termasuk terkait untuk stabilisasi harga pangan di Kota Bandung. Pemerintah selaku penentu kebijakan, bisa mengontrol persaingan usaha melalui regulasi yang tepat," ucapnya.
Dia pun mencontohkan banyak dari pelaku UMKM yang menjalin kerjasama dengan perusahaan ritel besar. Hanya saja kerjasama itu menyudutkan pelaku UMKM.
“Bisa dilakukan koordinasi antara Pemkot Bandung dan KPPU. Contohnya terkait dengan tugas pengawasan kemitraan. Jangan sampai ada kerja sama dengan perusahaan besar, pelaku UKM malah merugi,” ujar dia.
Dia pun berharap, pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung tidak berjalan dengan sporadis yang hanya menciptakan ketimpangan ekonomi dan merugikan masyarakat serta pelaku UMKM.
“Pertumbuhan perekonomian di Bandung tinggi. Tapi itu tidak cukup karena harus berkeadilan. Jangan sampai pertumbuhan tinggi tapi indeks rasio gininya lebar,” tandasnya. (yogo triastopo)
Editor : Bsafaat

