Dikomplain Pemerintah Pusat Karena Serapan KUR Rendah, Ini Sikap Pemprov Jabar

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum mengaku akan segera menindaklanjuti, pasca adanya komplain dari pemerintah pusat karena serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh masyarakat Jawa Barat masih terbilang rendah.

Padahal pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran kepada perbankan, untuk memberi keleluasaan pinjaman KUR terhadap masyarakat, sebagai salah satu program andalan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kala pandemi Covid-19 melanda Indonesia belum lama ini.

Hal ini kata dia akan segera dilaporkan kepada Gubernur Ridwan Kamil, agar dapat segera ditindaklanjuti. Demi percepatan pemulihan ekonomi masyarakar Jawa Barat yang tengah berproses untuk bangkit.

Baca Juga : Ini Besaran Standar Hidup Layak Keluarga Kecil di Jabar Menurut Pemprov...

"Barusan didorong pemerintah pusat untuk segera dikeluarkan. Termasuk Jawa Barat penyerapan KUR-nya rendah. Katanya ratusan miliar uang yang harus digelontorkan kepada KUR, ini masih mengendap di perbankan. Makanya saya akan lapor ke Pak Gubernur akan hal ini," ujarnya di Bale Asri Pusdai, Rabu 5 April 2023.

Selain itu Uu juga berencana meminta restu Emil, untuk memanggil pihak perbankan dalam melakukan audiensi terkait dinamika yang terjadi tersebut. Termasuk Diskuk kota/kabupaten, guna mencari solusi akan dinamika ini dalam mendorong pengembangan UMKM Jawa Barat.
 
"Saya akan minta izin untuk mengundang pihak perbankan di Jawa Barat, bertanya kenapa bisa seperti ini. Termasuk juga Dinas Koperasi kabupaten/kota, apa penyebab sulitnya uang dikeluarkan oleh perbankan. (Apa) terlalu ketat atau memang masyarakat tidak memahami adanya KUR dari pemerintah, sehingga penyerapannya rendah. Ini akan jadi gerakan kami untuk segera dimanfaatkan sehingga ekonomi Jawa Barat, UMKM meningkat," pungkasnya. (Yuliantono)***

Baca Juga : Melalui PPLIPI Festival 2.0, Pemprov Jabar Dorong Pemberdayaan Perempuan Dongkrak Perekonomian