Disnakertrans Jabar Targetkan Dua Jutaan Buruh Terima BSU

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi menargetkan 2.100.000 buruh, menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai stimulan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil agar tidak terjadi inflasi, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.

Disnakertrans Jabar Targetkan Dua Jutaan Buruh Terima BSU
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi menargetkan 2.100.000 buruh, menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai stimulan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil agar tidak terjadi inflasi, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi./Yuliantono
INILAHKORAN, Bandung - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi menargetkan 2.100.000 buruh, menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai stimulan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil agar tidak terjadi inflasi, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.
Guna memastikan penerimanya tepat sasaran, pihaknya menggandeng BPJS Ketenagakerjaan terkait data buruh atau pekerja, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
"BSU ini memang anggaran APBN, dengan datanya dari BPJS. Kita dari pemerintah ingin yang mendapat alokasi betul-betul pekerja, karena di bidang lain sudah ada bantuan seperti PKH. Data yang sudah jelas dan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan minimal setahun. Jawa Barat ada 2.100.000-an pekerja yang layak sesuai UMK," ujar Taufik dalam agenda Jabar Punya Informasi (JAPRI) Volume 105, di halaman museum Gedung Sate, Selasa (11/10/2022).
Dia melanjutkan, selain membantu pekerja BSU juga dimaksudkan untuk mendorong perusahaan supaya mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan, demi menjamin masa depan mereka dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan lain-lain.
"Harapannya dari pemerintah dengan adanya BSU ini, seluruh perusahaan dapat mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan," harapnya.
Sementara Deputi Direktur Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jabar Suwilwan Rachmat menambahkan, sejauh ini BSU sudah didistribusikan ke 1.700.000 pekerja dan sisanya diharapkan tuntas di tahun ini. Dia pun menghimbau kepada pekerja yang belum terdaftar dalam program tersebut, untuk ikut sesuai prosedur.
"Ini memang program pemerintah yang diberikan kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, untuk mempertahankan daya beli di tengah harga yang terus naik. Diberikan sebesar Rp600 ribu secara sekaligus. Tugas kami mensupport data dan dibayarkan oleh Kemenaker dalam lima tahap. Disalurkan sudah hampir 1.700.000 dan sisanya akan berlanjut di tahap selanjutnya. Kami juga himbau yang belum untuk segera isi data, supaya kami bisa kirimkan ke Kemenaker," tandasnya. (Yuliantono)***


Editor : JakaPermana