DLH Perjuangkan PSEL Bogor Raya Segera Berjalan di Awal 2026

INILAHKORAN.ID - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor Denni Wismanto memastikan stok sampah untuk program pengolahan sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Galuga aman dan program segera berjalan pada awal tahun 2026 ini. 

"Ya alhamdulillah, PSEL perkembangan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor sudah mendapatkan prioritas batch pertama untuk Bogor Raya. Dan saat sekarang ini kami dalam rangka pembahasan kerjasamanya antara Kota, Kabupaten, dan nanti penyedia jasa yang difasilitasi oleh Danantara," ungkap Denni kepada INILAHKORAN pada Minggu 18 Januari 2026.

Denni melanjutkan, pembahasan mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat. 

"Ya, mudah-mudahan tidak lama, artinya pada awal tahun 2026 ini kami sudah punya penyedia jasa yang sudah ditentukan oleh Danantara untuk siap melakukan persiapan di TPA Galuga," tuturnya.

"Nah, untuk pemenuhan sampah targetnya adalah dari Kota Bogor 500 ton dan dari Kabupaten Bogor 1.000 ton. Jadi kami 
TPA Galuga itu minimal PSEL itu adalah sampahnya 1.000 ton. Tapi kami Kota-Kabupaten Bogor itu diperkirakan 1.500, dengan asumsinya dari Kota Bogor 500 serta dari Kabupaten Bogor 1.000 ton," jelasnya.

Denni memaparkan, Insyaallah teknologi yang diterapkan rencananya adalah selain daripada sampah-sampah yang baru masuk, tetapi juga sebagai cadangan sampah-sampah yang lama. 

"Jadi itu deposit sampah kami di sana, timbunan sampah kami, nanti juga secara bertahap itu juga bisa masuk ke dalam Waste-to-Energy. Ya insyaallah aman ya. Dan tentunya juga sampah yang masuk kan ada proses. Sampah yang masuk berproses, kemudian kalau kurang, sampah yang dari timbunan itu masuk ke PSEL. Sehingga dalam jangka waktu PSEL nanti ke depan, timbunan yang ada sekarang ya mudah-mudahan bisa habis," paparnya.

Denni membeberkan, pihaknya tidak mengetahui detail energi listrik ydng bisa dihasilkan. Pengusaha atau investornya nanti langsung dengan PLN. 

"Jadi memang kami tidak lagi ikut memfasilitasi itu. Semua oleh Pemerintah Pusat. Jadi nanti penyedia jasanya kemudian dengan PLN. Pemerintah Daerah hanya berkewajiban menjamin bahwa pasokan sampahnya bisa konsisten. Karena mereka sudah berinvestasi besar disana, kalau sampai pasokannya tidak konsisten ini juga menjadi persoalan. Itu komitmen dari Pemerintah Daerah, bahwa kami punya komitmen menyediakan pasokan sampah secara konsisten 1.000 sampai 1.500 ton setiap hari ke lokasi PSEL," pungkasnya.***