Doni Monardo Apresiasi Kepatuhan Warga Jabar Terhadap Protokol Kesehatan

INILAH, Bandung - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo memuji kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat akan protokol kesehatan. Jawa Barat, masuk 10 besar secara nasional dari tingkat kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.

"Alhamdulillah jabar masuk 10 besar daerah yang tingkat kepatuhannya bagus. mulai pakai masker dan jaga jarak," ucap Doni saat melakukan kunjungan ke Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (28/12/2020).

Doni menyebutkan, berdasarkan data yang dimilikinya tingkat kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan di Jawa Barat sempat mengalami penurunan pada tanggal 9 Desember (Pilkada 2020). Namun, Dia mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Barat dalam mengatasi masalah tersebut.

Baca Juga : Optimalkan Fungsi Mata Air, Seke Genjer Dipercantik

"Seperti 9 Desember lalu, Jawa Barat pada pukul 9 pagi, sempat pada posisi terakhir tingkat kepatuhan, tetapi info yang diberikan kepada satgas provinsi dan ditindak lanjuti, sehingga seluruh TPS diingatkan untuk terapkan prokes," ungkap Doni.

Meski begitu, Doni meminta Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Barat tidak berpuas diri. Dia meminta, dalam bidang pencegahan, Pemprov Jabar untuk lebih proaktif meningkatkan pencegahan pada lokasi rawan penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten/Kota.

"Tadi saya sarankan ke pak gubernur, terutama posko satgas di tingkat Kabupaten kota supaya bisa aktif lagi, sehingga bisa melakukan deteksi ke kawasan yang belum patuh, apakah itu terminal pasar perkantoran bahkan di keluarga di pemukiman, ini semuanya dibutuhkan kerjasama," ungkap Doni.

Baca Juga : Sadis! Pria di Bandung Jadi Korban Penganiyaan Hingga Berlumuran Darah

Doni menambahkan, kedisiplinan akan protokol kesehatan adalah salah satu faktor utama pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19. Kesadaran akan protokol kesehatan perlu dibangun secara kolektif tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.