Dorong Penguatan Bakamla sebagai Coast Guard Tunggal, Komisi I DPR Soroti Urgensi Penguatan Regulasi Demi Jaga Kedaulatan Laut NKRI

INILAHKORAN, Bandung - Komisi I DPR RI menegaskan pentingnya pembentukan dan penguatan instansi tunggal yang bertanggung jawab atas keamanan laut Indonesia.

Langkah ini dinilai mendesak untuk meminimalisir potensi kerugian negara akibat maraknya aktivitas ilegal di wilayah perairan Nusantara.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, menyampaikan bahwa saat ini terdapat lebih dari enam instansi yang terlibat dalam penegakan hukum dan pengamanan laut, seperti TNI Angkatan Laut (AL) hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Menurutnya, keberadaan banyak lembaga ini justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada efektivitas pengawasan laut.

"Urgensi instansi tunggal yang bertanggung jawab atas keamanan laut sangat diperlukan guna mengeliminir potensi kerugian yang dialami negara akibat aktivitas ilegal di laut," ujar Ahmad Heryawan

Hal ini disampaikan AHer dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, serta Wakil Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk F. Paulus, Senin, 11 Februari 2025.

Ahmad Heryawan, yang akrab disapa Aher, menyoroti bahwa meskipun Bakamla RI sering diwakili sebagai Coast Guard Indonesia dalam berbagai forum internasional, kekuatan kelembagaannya masih perlu diperkuat, baik secara regulasi maupun operasional.

"Untuk itu Indonesia perlu memiliki instansi kuat mungkin juga instansinya tunggal seperti di negara lain yang bertugas sebagai coast guard," ujarnya.

Ia menambahkan, Bakamla RI sebenarnya telah menjalankan fungsi ini, sebagaimana terlihat saat Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pernyataan bersama (joint statement) dengan Presiden China Xi Jinping pada akhir tahun lalu.

Namun demikian, Aher menilai bahwa peran Bakamla RI sebagai coast guard Indonesia harus dikokohkan melalui peningkatan legitimasi hukum.

Ia menyebutkan bahwa regulasi yang ada saat ini, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, masih belum cukup kuat untuk memberikan kewenangan penuh kepada Bakamla.

"Tentu dengan demikian dari sana coast guard kita Bakamla berarti sudah mewakili kalimat coast guard bagi bangsa Indonesia, hanya saja tentu saja kekuatan kelembagaannya perlu dikokohkan lagi secara regulasi maupun lain-lainnya," kata Aher.

Dalam rapat tersebut, Aher mengusulkan agar regulasi yang mengatur Bakamla RI ditingkatkan dari Perpres menjadi undang-undang.

Menurutnya, ini adalah langkah yang sangat mendesak di tengah dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks dan menantang.

"Rasanya Perpres untuk coast guard kita untuk Bakamla menjadi regulasi lebih tinggi mungkin bisa setingkat undang-undan yang tentu sangat mendesak, khususnya di tengah geopolitk kawasan yang semakin dinamis," tegas Aher.

Penguatan regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga Kedaulatan Laut NKRI, tetapi juga melindungi potensi ekonomi yang ada di wilayah perairan Indonesia.

Aher menekankan bahwa perairan Indonesia menyimpan sumber daya alam yang besar dan menjadi jalur perdagangan internasional yang strategis.

Oleh karena itu, keberadaan coast guard yang kuat akan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain menjaga kedaulatan dan ekonomi, Aher juga menyoroti ancaman dari aktivitas ilegal di laut, seperti penyelundupan barang, pencurian ikan (illegal fishing), dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing.

Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam keamanan nasional.

Dengan adanya coast guard yang kuat dan memiliki kewenangan tunggal, Aher berharap penegakan hukum di laut bisa berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Ia juga berharap agar sinergi antara berbagai instansi yang ada saat ini bisa diarahkan untuk memperkuat Bakamla sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan laut Indonesia.***