DPRD Jabar Evaluasi Kebijakan Penghentian Izin Perumahan, Soroti Dampak Tata Ruang dan Investasi

INILAHKORAN.ID – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mulai mengevaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait pemberhentian sementara penerbitan izin pembangunan perumahan baru di seluruh wilayah Jawa Barat.

Kebijakan tersebut ditempuh Pemprov Jabar sebagai respons atas meningkatnya risiko bencana, khususnya banjir dan longsor.

Seperti diketahui, penghentian izin pembangunan perumahan dilakukan hingga pemerintah kabupaten/kota menyelesaikan kajian risiko bencana serta melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan ini diproyeksikan berdampak langsung terhadap sektor properti dan investasi di Jawa Barat.

Situasi tersebut menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Jabar, terutama untuk menilai sejauh mana efektivitas dan dampak kebijakan tersebut, baik dari sisi mitigasi bencana maupun iklim perizinan.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati mengatakan, pihaknya tengah melakukan kajian dan pendalaman melalui rapat kerja bersama para pemangku kepentingan dan instansi terkait.

“Rapat kerja kali ini sebenarnya kita hanya mendalami ya, dampak dari perizinan-perizinan yang terhenti karena ada surat edaran dari kepala daerah kita, gubernur. Dan beberapa mitra kita sudah berkali-kali juga mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD, makanya kita harus mendalami masalah perizinan ini,” ujar Rahmat dikutip Kamis 22 Januari 2026.

Rahmat menegaskan, hasil rapat kerja tersebut tidak akan berhenti pada tahap pembahasan internal. Komisi I DPRD Jabar akan menindaklanjutinya dengan penyusunan rekomendasi resmi kepada pimpinan DPRD.

“Hasil dari rapat kerja ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Komisi I dengan memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD,” katanya.

Komisi I juga berencana menggelar rapat kerja lanjutan dengan menghadirkan Gubernur Jawa Barat, guna memperoleh kejelasan arah kebijakan sekaligus mencari solusi terbaik bagi pembangunan daerah.

“Tindak lanjut Komisi I nantinya akan kita laporkan ke pimpinan DPRD dan meminta ada rapat kerja lagi minggu depan di Bandung terkait dengan evaluasi perizinan dengan mengundang gubernur dan stakeholder terkait,” tandasnya. (Yuliantono)