DPRD KBB Bakal Alokasikan Anggaran untuk Rampungkan Perbaikan Jalan Rusak Tanjakan Udin di Desa Mekarwangi 

DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan rusak Tanjakan Udin di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

DPRD KBB Bakal Alokasikan Anggaran untuk Rampungkan Perbaikan Jalan Rusak Tanjakan Udin di Desa Mekarwangi 
Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengatakan, pihaknya sudah melihat perbaikan jalan rusak Tanjakan Udin secara langsung masyarakat dari RW 05 dan RW 08, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisarua melaksanakan pekerjaan jalan secara sederhana dengan panjang 180 meter. (agus satia negara)

INILAHKORAN, Ngamprah - DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan rusak Tanjakan Udin di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Rencananya, pemberian bantuan perbaikan jalan rusak Tanjakan Udin tersebut bakal dikemas melalui program senilai Rp200 juta sehingga bisa dilakukan penunjukan langsung oleh dinas terkait.

Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengatakan, pihaknya sudah melihat perbaikan jalan rusak Tanjakan Udin secara langsung masyarakat dari RW 05 dan RW 08, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisarua melaksanakan pekerjaan jalan secara sederhana dengan panjang 180 meter.

"Saya salah satu anggota dewan dari Dapil 3, termasuk Cisarua memberikan apresiasi kepada masyarakat yang antusias melakukan perbaikan jalan rusak Tanjakan Udin secara swadaya," kata Pither.

"Kalau kita melihat yang lain, melihat jalan rusak begitu itu ada yang ditanam pohon pisang dan dibuat kolam pemancingan," sambungnya.

Namun, warga di RW 05 dan RW 08 ini lebih memilih langkah positif dengan menggalang dana dan mencari donatur untuk memperbaiki jalan yang disebut warga sebagai Tanjakan Udin.

"Karena historisnya di tanjakan ini ada korban yang meninggal akibat jalan rusak," ucapnya.

Pither menyebut, lantaran Komisi III ini membidangi infrastruktur maka pihaknya bakal mengalokasikan anggaran pada tahun 2026 untuk menyelesaikan pekerjaan jalan di Tanjakan Udin ini.

"Bila perlu ini juga akan kita usulkan menjadi jalan kabupaten karena menghubungkan antar kecamatan dan kabupaten/kota dari KBB ke Kota Cimahi," sebutnya.

Oleh karena itu, pihaknya bakal usulkan jalan kabupaten, sehingga jalan yang menjadi poros desa ini benar-benar bisa diperhatikan.

"Dengan begitu masyarakat bisa melihat bahwa pemerintah masih peduli terhadap mereka," imbuhnya.

Pither mengakui, upaya perbaikan jalan secara swadaya yang dilakukan masyarakat ini merupakan tamparan keras bagi legislatif Bandung Barat dan bagi pemerintah setempat.

"Jadi masyarakat bisa membuktikan bahwa mereka mampu membangun. Untuk itu saya sampaikan kepada Kepala Dinas PUTR untuk segera memperbaiki jalan-jalan semacam ini," ujarnya.

Tak cuma itu, sambung Pither, ke depan pihaknya bakal memberikan program untuk perbaikan jalan tersebut senilai Rp200 juta pada tahun 2026 dengan penunjukan langsung.

"Tadi saya secara spontan juga memberikan bantuan sebesar Rp1 juta. Namun, ke depan kita alokasikan anggaran program perbaikan sebesar Rp200 juta di tahun 2026," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, alih-alih melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, warga RW 05 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) lebih memilih untuk memperbaiki jalan secara swadaya.

Jalan yang dikenal Tanjakan Udin itu diketahui memiliki panjang sekitar 1.800 meter dan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah selama 2 tahun. Padahal, jalan tersebut merupakan akses penghubung antar kecamatan, desa dan kota/kabupaten, yakni antara Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.

Selain itu, kondisi jalan rusak di Tanjakan Udin telah merenggut nyawa seorang warga di kawasan tersebut. Tak ingin bergantung kepada pemerintah, warga secara swadaya urunan dan memperbaiki jalan di Tanjakan Udin sepanjang 180 meter.

Tak hanya sekadar bisa dijadikan contoh bagi warga yang tinggal di daerah dengan kondisi jalan rusak, aksi warga ini sekaligus menjadi tamparan keras atas kinerja pemerintah yang hingga kini belum mampu mengentaskan persoalan infrastruktur di Bandung Barat.


Editor : Doni Ramdhani