DPRD Kota Bandung Minta Wali Kota Perkuat Kolaborasi dengan Pemprov dan Pusat

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mendorong, semua pihak melanjutkan apa yang telah dirintis para pendahulu dalam membangun Kota Kembang. Capaian yang sudah ada, perlu dijaga dan disempurnakan demi kesejahteraan masyarakat.

DPRD Kota Bandung Minta Wali Kota Perkuat Kolaborasi dengan Pemprov dan Pusat
"Kita semua diharapkan bisa terus melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Menjaga apa yang sudah dibangun, dan menyempurnakan hal-hal yang memang harus semakin baik bagi warganya," kata Asep Mulyadi, Jumat 26 September 2025. (istimewa)

INILAHKORAN, Bandung - Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mendorong, semua pihak melanjutkan apa yang telah dirintis para pendahulu dalam membangun Kota Kembang. Capaian yang sudah ada, perlu dijaga dan disempurnakan demi kesejahteraan masyarakat.

"Kita semua diharapkan bisa terus melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Menjaga apa yang sudah dibangun, dan menyempurnakan hal-hal yang memang harus semakin baik bagi warganya," kata Asep Mulyadi, Jumat 26 September 2025.

Ia juga menekankan pentingnya kedekatan antara para pemangku kebijakan dengan masyarakat. Menurutnya, pejabat publik termasuk anggota DPRD harus lebih sering turun ke daerah pemilihan (dapil) untuk menyerap aspirasi warga.

"Kita perlu lebih sering turun ke dapil, ke daerah pemilihan, bertemu langsung dengan konstituen. Kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat hari ini," ucapnya.

Dalam hal pengawasan,  pihaknya  akan terus memastikan bahwa program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung benar-benar dijalankan. Khususnya program prioritas yang menyangkut hajat hidup warga.

"Sebagaimana pak gubernur sampaikan, program prioritas itu mencakup pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penanganan kemacetan dan pengelolaan sampah dan banjir," ujar dia.

Menanggapi pertanyaan terkait alokasi anggaran infrastruktur, Asep menjelaskan bahwa hal itu sudah menjadi ketentuan dalam regulasi pemerintah pusat. "Soal anggaran infrastruktur, itu sudah menjadi ketentuan peraturan pemerintah. Kalau tidak salah, alokasinya bisa sampai 40 persen," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Pemkot Bandung dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pemerintah pusat. Ketergantungan pada kemampuan fiskal daerah saja tidak cukup untuk menjawab tantangan pembangunan.

"Saya mendorong agar wali kota semakin kuat melakukan kolaborasi. Karena kalau hanya mengandalkan alokasi dari daerah, tentu masih banyak hal yang harus diperkuat," ujar dia.

Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat sangat dibutuhkan. Terlebih, saat ini ada isu mengenai pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.

"Pak gubernur sudah membuka ruang kolaborasi. Ini harus menjadi momentum. Wali kota perlu semakin intens membangun komunikasi dengan provinsi dan pusat. Meski sekarang ada pengurangan transfer daerah, saya yakin dengan komunikasi yang baik semuanya bisa diupayakan," tandasnya.


Editor : Doni Ramdhani