DPRD Kota Bandung Minta Trotoar Tak Sekadar Bagus, Jalur Disabilitas Harus Fungsional

INILAHKORAN.ID - DPRD Kota Bandung meminta pembangunan trotoar tidak hanya mengutamakan tampilan dan ketahanan fisik, tetapi juga memastikan fasilitas dapat digunakan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga menilai, pembangunan trotoar yang saat ini berjalan sudah cukup baik. Namun pemerintah diingatkan agar aspek inklusivitas, menjadi perhatian utama dalam setiap pembangunan infrastruktur.

“Yang penting bagus dan tahan lama. Saya pikir pembangunan yang sekarang berjalan sudah cukup baik. Hanya saja ada satu hal yang harus benar-benar diperhatikan, yaitu fungsi trotoar bagi penyandang disabilitas,” kata Rendiana, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, Pemkot Bandung telah memiliki peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Karena itu, seluruh pembangunan infrastruktur pemerintah kota harus dirancang agar dapat diakses dan digunakan secara layak oleh semua warga.

Rendiana mencontohkan persoalan yang pernah terjadi pada sejumlah trotoar, ketika jalur khusus bagi penyandang tunanetra justru terhalang pohon maupun tiang. Kondisi itu, dinilai menunjukkan bahwa fungsi fasilitas bagi disabilitas belum sepenuhnya dipahami dalam proses pembangunan.

“Jangan sampai seperti dulu. Ada trotoar yang jalur untuk tunanetra justru menabrak pohon atau tiang. Artinya, pihak ketiganya mungkin tidak memahami fungsi trotoar tersebut,” ucapnya.

Dia meminta Pemkot Bandung memastikan desain dan pengerjaan trotoar tidak berhenti pada aspek estetika. Perencanaan harus memperhatikan fungsi setiap elemen, sehingga fasilitas yang dibangun benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Hal seperti itu harus menjadi perhatian pemerintah kota. Jadi desainnya seperti apa, yang penting kuat, bagus, tahan lama dan memiliki fungsi sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar dia.

Di sisi lain, pihaknya menyebut alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Kota Bandung tahun ini tergolong cukup besar jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Namun, kondisi itu tetap harus diikuti dengan penentuan skala prioritas.

Menurutnya, pemerintah kota perlu berhati-hati mengelola anggaran karena masih menghadapi kondisi defisit dan efisiensi. Selain itu, dana bagi hasil (DBH) belum terealisasi secara maksimal. Sementara transfer antardaerah dan Bantuan Provinsi (Banprov), juga berpotensi mengalami pengurangan.

“Jadi memang pemerintah kota harus bisa menentukan skala prioritas. Mana yang paling penting harus didahulukan,” jelasnya.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur di Kota Bandung tidak hanya berkaitan dengan trotoar yang menjadi bagian dari program DSDABM. Sejumlah organisasi perangkat daerah lain, seperti DPKP dan Dishub juga memiliki program pembangunan infrastruktur.

“Kalau saya melihat dua tahun terakhir, tahun ini merupakan tahun dengan anggaran infrastruktur yang cukup besar,” tambahnya.