Soroti Nasib PKL di Tengah Pembangunan BRT, DPRD Kota Bandung: Jangan Dikorbankan

INILAHKORAN.ID - Pembangunan bus rapid transit (BRT) di Kota Bandung tidak boleh mengorbankan masyarakat. Terutama para PKL yang selama ini berdagang yang terdampak penataan kawasan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga mengatakan, pembangunan transportasi publik memang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong perekonomian Kota Bandung.

Namun, dia menegaskan dampak pembangunan terhadap PKL harus menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat yang terdampak, tidak boleh kehilangan mata pencaharian akibat pembangunan transportasi publik.

“Saya pikir bukan mengorbankan. Kalau bicara secara garis besar, pembangunan ini untuk kemajuan masyarakat Kota Bandung dan tentunya akan meningkatkan ekonomi Kota Bandung ketika transportasi publik diperbaiki,” kata Rendiana Awangga, Senin (31/8/2026).

Dia mengakui, pembangunan BRT akan menimbulkan sejumlah dampak bagi masyarakat selama proses pengerjaan. Mulai dari kemacetan, kebisingan hingga perubahan aktivitas di sejumlah kawasan yang menjadi bagian dari pembangunan.

“Memang akan ada dampak. Tetapi saya meyakini, pak wali kota juga sudah memiliki solusi terbaik agar teman-teman yang terdampak bisa tetap diberdayakan dan ditempatkan kembali di lokasi yang tentunya tidak melanggar aturan,” ucapnya.

Rendiana meminta, pemerintah kota memastikan solusi bagi PKL tidak berhenti pada pemindahan lokasi semata. Pemberdayaan, harus tetap menjadi bagian dari penataan agar masyarakat yang terdampak masih memiliki kesempatan mempertahankan penghasilannya.

“Jadi jangan sampai pembangunan transportasi publik kemudian membuat masyarakat yang selama ini mencari nafkah, justru kehilangan mata pencahariannya. Harus ada solusi bagi mereka,” ujar dia.

Di sisi lain, pihaknya menyebut pembangunan BRT saat ini masih dalam proses dan membutuhkan sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemorov) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Transportasi publik itu, diharapkan dapat tersedia dengan layanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Dia mencontohkan penataan kawasan Cicaheum yang kini mulai terlihat lebih rapi, dibandingkan kondisi sebelumnya. Trotoar di kawasan itu juga, dinilai lebih lega dan berpotensi menjadi ruang publik baru. “Di sana nantinya juga akan dibangun salah satunya halte BRT,” tuturnya.

Guna mendukung operasional BRT, DPRD Kota Bandung juga telah membahas dukungan anggaran melalui public service obligation (PSO) tahun anggaran 2027. Nilainya disebut, sekitar Rp56 miliar.

“Sudah dibahas melalui PSO untuk 2027 murni. Sekitar Rp56 miliar kalau tidak salah. Sementara baru itu, karena memang itu yang disyaratkan oleh pemerintah provinsi. Kita harus menyiapkan PSO tersebut,” ujar dia.

Menurutnya, dukungan terhadap transportasi publik harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Dengan demikian, peningkatan layanan transportasi tidak menimbulkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat.

“Pembangunan ini untuk kemajuan masyarakat Kota Bandung,” tandasnya.