BRT Bandung Raya Bakal Ubah Wajah Kota, Jalur Steril dari PKL dan Parkir

INILAHKORAN.ID - Proyek mass transit project (MASTRAN) Bandung Raya akan membawa perubahan besar pada tata ruang kota. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan penataan kawasan di sepanjang jalur bus rapid transit (BRT), termasuk menghapus parkir dan aktivitas PKL di koridor utama.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pembangunan transportasi massal terintegrasi menjadi langkah memperbaiki sistem angkutan umum di Bandung Raya. 

Program tersebut, menjadi bagian dari agenda strategis nasional yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di kawasan Bandung Raya.

"Ini bagian dari sebuah upaya kita melakukan terobosan, agar sistem angkutan umum di Bandung Raya ini terintegrasi. Maka masuk ke dalam program strategis nasional dan prioritas," kata Farhan, Rabu (22/7/202).

Menurutnya, penerapan sistem transportasi massal tersebut membutuhkan sejumlah penyesuaian. Perubahan itu, dilakukan agar layanan BRT dapat berjalan efektif dan terhubung dengan berbagai wilayah di Bandung Raya, termasuk Sumedang.

"Nah dengan demikian, kerjanya terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten yang ada di Bandung Raya termasuk Sumedang tentunya," ucapnya.

Farhan menyebut, jalur BRT nantinya harus bebas dari hambatan seperti parkir di badan jalan dan aktivitas PKL. Karena itu, pemerintah membuka peluang investasi pembangunan fasilitas pendukung. Salah satunya gedung parkir.

"Insyaallah, ini akan memberi peluang kepada masuknya investor-investor baru khususnya untuk pembangunan gedung parkir di sepanjang jalur BRT," ujar dia.

Dia menjelaskan, pembangunan gedung parkir diperlukan agar masyarakat tetap memiliki tempat menitipkan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi massal.

"Itu diundang banyak orang untuk berminat membangun gedung parkir. Kenapa? Karena sepanjang jalur BRT ini tidak boleh ada PKL, tidak boleh ada parkir. Jadi semua dipindahkan," jelasnya.

Penataan koridor BRT tersebut, diperkirakan akan mengubah pola aktivitas masyarakat di sejumlah ruas jalan. Pemerintah daerah, perlu memastikan perubahan tersebut tetap berjalan dengan memperhatikan kebutuhan warga dan pelaku usaha yang terdampak.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemkot Bandung juga menyiapkan skema public service obligation (PSO) mendukung operasional angkutan massal. Farhan mengatakan, komitmen pembiayaan tersebut telah disiapkan sejak program mulai dicanangkan pada 2024.

"Kalau PSO, itu sudah jadi komitmen dari awal. Sejak 2024 program ini dicanangkan, pemerintah kota sudah siap untuk di tahun pertama 36 persen dan di tahun kedua 42 persen," ujar dia.

Dia menyebut, kontribusi Kota Bandung dalam skema PSO menjadi yang terbesar karena wilayah tersebut diperkirakan menjadi kawasan dengan pengguna layanan paling banyak. 

"Menurut saya sih fair ya, karena memang pemanfaatan terbesarnya Kota Bandung. Fair lah," tuturnya.

Program pembangunan MASTRAN dan layanan angkutan massal Bandung Raya mulai dianggarkan pada 2026. Pemerintah menargetkan sistem tersebut, dapat dimanfaatkan masyarakat setelah seluruh tahapan pembangunan dan persiapan selesai.

Untuk tarif layanan, Farhan mengaku masih memperjuangkan angka yang terjangkau bagi masyarakat. Harapannya, tarif angkutan massal dapat berada di kisaran Rp7.000. 

"Saya lagi berjuang supaya tarifnya Rp7.000 saja," ujar dia.

Menurut Farhan, tarif tersebut diharapkan mampu menarik masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Sebagai perbandingan, tarif angkot Kota Bandung saat ini disebut sudah berada di kisaran Rp10.000.

"Iya, Rp7.000 itu kalau angkot Bandung kan sekarang sudah Rp10.000," pungkasnya.