Farhan Khawatir Halte BRT di Tengah Jalan, Penyeberangan Warga Jadi Sorotan
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui, pembangunan halte BRT di tengah badan jalan masih menyisakan persoalan dari sisi keselamatan warga saat menyeberang.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui, pembangunan halte BRT di tengah badan jalan masih menyisakan persoalan terutama dari sisi keselamatan warga saat menyeberang menuju halte.
Dia mengatakan, konsep halte di tengah jalan memang sudah menjadi bagian dari desain BRT. Pengguna nantinya diarahkan menyeberang melalui zebra cross, karena pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) dinilai memiliki tantangan tersendiri.
“Yang saya khawatirkan justru penyeberangannya. Di Medan juga sama, ternyata tidak ada JPO. Jadi masyarakat menyeberang lewat zebra cross,” kata Farhan, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, pembangunan JPO di sejumlah ruas jalan Kota Bandung tidak bisa dilakukan secara sederhana. Kondisi jalan yang lebar, dapat membuat struktur JPO memiliki kemiringan cukup curam.
“Kalau membangun JPO di jalan yang cukup lebar seperti Otista yang punya tiga jalur, struktur JPO nya akan menjadi sangat curam,” ucapnya.
Dengan alasan keselamatan, Farhan menyebut aspek penyeberangan masih dihitung kembali. Fasilitas yang dibangun, diharapkan tidak malah menimbulkan risiko baru bagi masyarakat.
“Kalau memang ternyata membahayakan, kita harus mempertimbangkan kembali. Jangan sampai justru membahayakan proyek ini sendiri,” ujar dia.
Dia menyebut, konsep BRT Bandung Raya juga memiliki pembanding dari Kota Medan. Pemerintah kota sudah beberapa kali mencoba layanan BRT di kota itu, dan melihat kondisi yang dinilai memiliki kemiripan dengan Kota Bandung.
“Di Medan kelihatannya berhasil. Kondisinya juga hampir sama dengan Bandung, kepadatannya sama, jumlah penduduknya hampir sama dan luas wilayahnya juga sama,” tuturnya.
Meski proses pembangunan dinilai menantang, Farhan menambahkan layanan BRT tetap harus dijalankan. Pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Jawa Barat, masih membuka ruang evaluasi berdasarkan kondisi di lapangan.
Editor : Doni Ramdhani

