DPRD Soroti Karut Marut Revitalisasi Pasar di Garut

INILAH, Garut – Empat dari delapan fraksi di DPRD Kabupaten Garut menyoroti karut marutnya revitalisasi dan pengelolaan pasar. Hal itu terkuak pada Rapat Paripurna tentang Kata Akhir Fraksi terhadap Nota Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Nota Pengantar Bupati tentang Pembahasan Raperda APBD Garut Tahun Anggaran (TA) 2020, Jumat (29/11/2019) malam.

Dalam catatan strategisnya seperti disampaikan juru bicaranya Nita Mustika Utami, Fraksi Golkar mengingatkan Pemkab Garut harus mencarikan jalan keluar secepatnya terhadap penyelesaian revitalisasi pasar yang bermasalah. Pemkab Garut diminta berhati-hati dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan Pasar Cikajang, termasuk penyelesaian soal kepemilikan lahan.

“Khusus untuk pengelolaan pasar yang bersifat kerja sama, harus segera dicarikan jalan keluar agar tidak terus bersengketa. Sehingga ada kepastian hukum bagi semua pihak,” ingat Nita.

Fraksi PPP menilai pengelolaan pasar yang terus berulang harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu pembangunan pasar lainnya. Evaluasi ulang akan pokok permasalahannya pun mesti dilakukan dan tidak menjadi pembiaran.

“Kalau pemerintah daerah cerdik dan cerdas mengamati permasalahan tersebut, maka masalah pengelolaan pasar tidak akan terjadi secara berkepanjangan,” kata juru bicara Fraksi PPP Rini Sri Rahayu.

Senada dikemukakan Fraksi Demokrat yang merasa jawaban Bupati Garut atas pertanyaan Fraksi Demokrat mengenai penyelesaian permasalahan revitalisasi dan pengelolaan pasar-pasar di Garut jauh dari memuaskan. Fraksi Demokrat mengecam jawaban Bupati yang terkesan parsial, serta masih berpotensi menimbulkan permasalahan dan ketidakpuasan bagi masyarakat. Sehingga akan berdampak kembalinya masyarakat berunjuk rasa.

Fraksi PKB menilai kebijakan revitalisasi pasar di Garut masih belum menunjukkan adanya solusi penyelesaian komitmen Pemkab Garut terhadap tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Namun tanpa menyebutkan secara khusus bila revitalisasi pasar di Garut termasuk dalam program Garut Amazing pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Garut 2014-2019, Fraksi PKB dengan lugas mendorong agar digunakan hak interpelasi berkaitan program Amazing yang dinilai sarat masalah, dan hasil kemanfaatannya tak optimal, bahkan pada beberapa kegiatannya terindikasi dugaan korupsi.

Pasalnya, seperti dikemukakan juru bicaranya Subhan Fahmi, kebijakan program Amazing pada RPJMD 2014-2019 merupakan satu kesatuan kebijakan pembangunan tak terpisahkan dengan pelaksanaan RPJMD 2019-2024, seperti diakui Bupati Garut dalam nota pengantarnya bila RPJMD 2019-2024 merupakan langkah melanjutkan sekaligus menguatkan program kebijakan RPJMD 2014-2019. Sehingga berbagai persoalan Amazing konteksnya bukan sekadar shock work culture melainkan serangkaian konsep menjadi garis besar asas perencanaan pembangunan 2014-2019.

Berbagai persoalan pada program Amazing yang notabene memiliki kedudukan strategis dengan alokasi anggaran sangat besar, dan berdampak luas kepada kepentingan masyarakat itu dinilai Fraksi PKB  akan membebani kebijakan gerakan besar pada tahun 2020. Sehingga diperlukan langkah-langkah pendalaman yang dapat secara obyektif menemukan akar masalah yang memengaruhi efektivitas program dilaksanakan.

Menurut Fraksi PKB, penggunaan hak interpelasi dapat memperkuat jalannya pemerintahan sekaligus mengakhiri kesimpangsiuran isu kegagalan program Amazing.

“sementara ini, amazing dianggap selesai dengan penyampaian LKPJ. Padahal terhadap LKPJ ini, DPRD sebatas memberikan catatan strategis tanpa pendalaman masalah secara komprehensif, dan tuntas,” tandas Fahmi. (Zainulmukhtar)