Dua PAC Diganti Jelang Muscab PPP Kota Tasikmalaya, Isu 'Meninggal Dunia' Jadi Sorota

INILAHKORAN.ID - Menjelang Musyawarah Cabang (Muscab), dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya kian memanas. 

Pergantian kepengurusan di dua Pengurus Anak Cabang (PAC) Indihiang dan Cipedes memicu polemik di kalangan kader.

Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPW PPP Jawa Barat Nomor 015/SK/DPW/K/III/2026 tertanggal 9 Maret 2026. Dalam SK itu, dilakukan penyesuaian susunan pengurus harian PAC Indihiang untuk masa bakti 2022–2027.

Sebelumnya, berdasarkan SK Nomor 005/SK/DPW/K/III/2022, posisi Ketua PAC Indihiang dijabat Sonny Senjaya, Sekretaris Buloh Hasbulloh, dan Bendahara Eva Suryawati Simosir. Dalam keputusan terbaru, Buloh Hasbulloh ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua, Ari Supriatna sebagai Plt Sekretaris, serta Yayat Ruhiyat sebagai Bendahara.

Perubahan serupa juga terjadi di PAC Cipedes. Dalam SK sebelumnya tertanggal 10 Juli 2025, posisi Ketua dipegang Didin Muhabidin, Sekretaris Sri Sugiarti, dan Bendahara Ade Somantri. Pada susunan terbaru, jabatan Sekretaris digantikan oleh Plt Trisna Ruhyan, sementara Ketua dan Bendahara tetap.

SK tersebut ditandatangani Ketua DPW PPP Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum bersama Sekretaris Agus Solihin dan dilengkapi cap resmi.

Secara administratif, perubahan ini tampak sebagai bagian dari mekanisme organisasi. Namun, di lapangan berkembang berbagai spekulasi, terlebih waktunya berdekatan dengan agenda Muscab PPP Kota Tasikmalaya yang dijadwalkan pada 18 April 2026.

Isu yang paling menyita perhatian adalah kabar yang beredar di internal kader, yang menyebut pergantian tersebut didasari alasan pengurus sebelumnya telah meninggal dunia. Informasi ini langsung dibantah oleh pihak terkait.

Sonny Senjaya mengaku terkejut saat mendengar kabar tersebut. Dia menegaskan dirinya masih aktif menjalankan tugas sebagai Ketua PAC Indihiang hingga masa jabatan berakhir pada 2027.

“Saya kaget. Tiba-tiba ada pergantian, bahkan muncul kabar saya sudah meninggal dunia. Padahal saya masih aktif,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan dasar pergantian tersebut, mengingat selama dua periode menjabat dirinya merasa tidak melakukan pelanggaran organisasi.

“Jika memang ada alasan organisatoris, seharusnya disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan yang tidak baik,” katanya.

Hal serupa disampaikan Sri Sugiarti. Ia mengaku terkejut karena namanya tiba-tiba tidak lagi tercantum dalam kepengurusan.

“Saya masih aktif dan masih memiliki SK, tapi tiba-tiba diganti. Jujur saya kaget,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris DPC PPP Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata menegaskan perubahan tersebut tidak berkaitan dengan isu kematian, melainkan hasil verifikasi faktual terhadap kinerja kepengurusan.

Menurutnya, langkah itu merupakan tindak lanjut dari instruksi DPW PPP Jawa Barat pasca Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Cirebon pada November 2025.

“Perubahan ini bukan karena meninggal dunia, tetapi karena ada tugas organisasi yang tidak dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Dia menjelaskan, proses verifikasi telah dilakukan sejak Desember 2025, termasuk pemberian tenggat waktu serta pemanggilan kepada PAC yang belum melengkapi administrasi.

“Dari hasil rapat di tingkat PAC, muncul rekomendasi pergantian yang dilengkapi dengan berita acara, absensi, dan dokumentasi,” jelasnya.

Hilman menambahkan, kebijakan serupa tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya, melainkan juga di sejumlah wilayah lain di Jawa Barat sebagai bagian dari persiapan verifikasi partai menuju Pemilu 2029.

“Ini program DPW dalam rangka penataan organisasi, bukan semata kepentingan politik menjelang Muscab,” katanya.

Meski demikian, pergantian kepengurusan menjelang Muscab tetap memunculkan tanda tanya di internal partai. Pasalnya, PAC memiliki peran strategis karena masing-masing memegang satu suara dalam proses pemilihan formatur kepengurusan DPC.

Kondisi tersebut membuat perubahan struktur PAC menjelang Muscab kerap dipersepsikan tidak sekadar administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis.

Hingga kini, polemik belum sepenuhnya mereda. Suhu politik internal PPP Kota Tasikmalaya pun terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Muscab.