Majelis Syariah PPP Kritisi Pergantian Struktur di DPW Jabar Jelang Muswil

INILAHKORAN.ID – Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritisi adanya Surat Keputusan (SK) DPP PPP Nomor 0022/SK/DPP/W/I/2026 yang ditandatangani Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono pada 26 Januari 2026, di mana terjadi pergantian struktur tingkat DPW Jawa Barat jelang Musyawarah Wilayah (Muswil).

Di mana dalam SK tersebut Uu Ruzhanul Ulum ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Jabar, menggantikan Pepep Saeful Hidayat.

Anggota Majelis Syariah DPP PPP, KH Asep Ahmad Maoshul Affandy menilai, sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, PPP seharusnya menunjukkan kedewasaan dalam mengambil keputusan, terlebih menjelang agenda strategis Muswil.

Ia menyayangkan adanya penunjukan Plt baru, padahal struktur kepengurusan DPW PPP Jawa Barat sebelumnya sudah lengkap, mulai dari Plt ketua hingga bendahara.

"PPP ini kan partai tua, harusnya makin dewasa bukan mengoper ke orang yang belum dewasa. Kami para kiai dan tokoh-tokoh PPP berkumpul serta bersilaturahmi ingin PPP kokoh, jangan sampai bubar," ujar Asep Ahmad, dikutip Minggu 1 Februari 2026.

Menurutnya, agenda DPW PPP Jabar dalam waktu dekat sudah sangat jelas, yakni menyelenggarakan Muswil. Sebab itu, ia menilai tidak semestinya muncul dinamika baru yang justru berpotensi menimbulkan kegaduhan internal.

Ia menegaskan, peran para kiai dan tokoh PPP saat ini adalah memperkokoh partai agar ke depan DPW PPP Jawa Barat semakin solid dan kuat.

"Kan sudah jelas akan melangsungkan Muswil. Lalu mengapa harus ada bercak, sedangkan kami ini sedang memperkokoh bahwa DPW PPP Jawa Barat," ucapnya.

Asep Ahmad menilai, munculnya polemik internal berpotensi menggagalkan Muswil DPW PPP Jawa Barat. Padahal kata dia, kepanitiaan Muswil telah terbentuk dan secara resmi menyatakan kesiapan.

Ia menegaskan, persoalan surat keputusan (SK) maupun siapa yang ditunjuk sebagai Plt ketua, bukanlah fokus utama Majelis Syariah. Terpenting menurutnya, adalah keselamatan dan keberlangsungan PPP.

"Kalau ini tidak terselesaikan, Muswil bisa gagal, otomatis PPP gagal. Padahal kepanitiaan sudah ada. Saya tidak masalah apa dan siapa, yang penting PPP ini selamat. Mengenai SK yang dari Pak Ketua, saya tidak mempedulikan masalah itu," tegasnya.

Dia berharap, Pepep Saeful Hidayat yang masih mengantongi SK sebagai Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat, bersama panitia segera merealisasikan Muswil sesuai rencana.

Ia menilai, panitia telah bekerja jauh dengan mencurahkan tenaga dan membangun struktur kepanitiaan yang solid. Jika Muswil batal, seluruh upaya tersebut akan sia-sia.

"Jadi saya berharap Pak Pepep (Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat) dan panitia karena sudah melangkah, wujudkan Muswil. Kalau itu bubar, mubazir. Kalau yang lain kan nanti nol lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Uu pasca menerima SK tersebut mengaku akan melaksanakan Muswil DPW PPP Jabar pada 4 Februari 2026 di Kabupaten Indramayu.

"Kenapa di Indramayu? Karena selama ini Indramayu kan belum pernah ada dewan di tingkat provinsi. Sudah lama, dulu ada sekali. Tapi sudah ini lama nggak ada. Nah, sekarang coba lah tafaul (optimistis)," ujarnya.

Dikutip dalam SK tersebut, DPP PPP menilai DPW PPP Jabar di bawah kepemimpinan Pepep tidak melaksanakan Muswil sesuai ketentuan, yakni paling lambat tiga bulan setelah Muktamar, sebagaimana diatur dalam AD/ART partai.

Atas dasar itu, DPP PPP menunjuk Uu Ruzhanul sebagai Plt Ketua DPW PPP Jabar menggantikan Pepep, Cecep Supriyanto selaku Plt Sekretaris menggantikan Zaini Shofari dan Adang Suyatna sebagai Plt Bendahara mengganti Ela Holilah.

Muktamar PPP ke-10 sendiri digelar pada 27–29 September 2025, sehingga Muswil semestinya terlaksana pada Desember 2025. Faktor inilah yang disinyalir menjadi dasar pergantian struktur DPW PPP Jawa Barat oleh Mardiono, selaku Ketua DPP PPP.