Dugaan Money Politics di Pilkada KBB 2024 Bikin Gaduh, Tim Pemenangan Paslon 1 Minta Bawaslu Diskualifikasi Jeje-Asep

INILAHKORAN, Bandung - Tim Hukum Paslon 1 Didik-Gilang (Dilan) Iin Titin Rohani meminta Bawaslu KBB untuk merekomendasikan KPU KBB agar mendiskualifikasi paslon yang melakukan dugaan money politics di Pilkada KBB 2024.

"Kalau kami dari tim paslon nomor 1 menyatakan sikapnya yang pertama meminta rekomendasi dari Bawaslu KBB untuk merekomendasikan KPU mendiskualifikasi paslon yang diduga untuk melakukan dugaan money politics di Pilkada KBB 2024," kata Iin saat ditemui di Sekretariat Bawaslu KBB, Kamis 28 November 2024.

Iin menyebut, terkait dugaan money politics di Pilkada KBB 2024 itu pihaknya sudah menyampaikan keterangan dan laporan ke Bawaslu, namun untuk saksi-saksi dan bukti akan disampaikan dalam 7 hari ke depan.

"Laporan yang dihimpun dari kita dari kita mungkin ada sekitar belasan dab nanti kita jumlah lagi. Semuanya tentang politik uang yang terjadi di sejumlah wilayah di Bandung Barat," sebutnya.

Kemudian, pihaknya bakal merapikan laporan ke Bawaslu dan untuk politik uangnya diduga mengarah ke paslon nomor urut 2.

"Kita minta diproses sesuai dengan hukum untuk diskualifikasi itu seperti apa bisa jadi jalan tapi nanti ada pembatalan hasilnya," tandas Iin.

Senada dengan itu, paslon nomor urut 4 Edi Rusyandi dan Unjang Asari melalui Tim Kuasa Hukumnya Eber Simbolon mengatakan pihaknya meminta Bawaslu KBB untuk memberi dukungan agar mereka bisa menindak pelanggar money politik. 

"Siapa pun pelakunya harus diusut," tegas Eber.

Seperti diketahui, sejumlah video dugaan tindak money politics atau politik uang oleh pasangan calon nomor 2 Jeje Richie Ismail dan Asep Ismail beredar di berbagai media sosial jelang pencoblosan Pilkada Serentak di Bandung Barat. 

Dalam video tersebut memperlihatkan adanya aksi bagi-bagi amplop yang berisi uang Rp50 ribu serta paket kerudung terhadap warga. Sang penerima amplop dan kerudung diminta untuk mencoblos Paslon Jeje Richie Ismail dan Asep Ismail. 

Tak cuma satu, video tersebut ternyata banyak berseliweran dengan gambar penerima amplop serta latar berbeda. Video itu diteruskan berkali-kali ke berbagai grup WhatsApp. 

“Ini sudah terlihat money politics. Kami minta Bawaslu melalui Gakkumdu Gerak Cepat mengambil tindakan,” jelasnya.

Berbeda dengan 3 paslon lain, desakan 9 pentolan parpol ini bukan menunda dan mendiskualifikasi calon, tapi langkah cepat terhadap pelaku politik uang. Soal hukuman terhadap pelaku politik uang, mereka menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum. 

"Kalau menunda Pilkada sudah gak mungkin, kita minta tindak tegas saja. Apapun hukumnya kita menyerahkan ke Bawaslu," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu KBB Riza Nasrul Falah Sopandi memastikan, pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara yang prosedural. 

"Kami akan menerima berbagai laporan yang masuk dan berusaha untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, untuk soal menggugurkan atau menunda pilkada, itu bukan wewenang kami," ungkapnya.

Dugaan Money Politics di Pilkada KBB Bikin Gaduh, Tim Pemenangan Paslon 1 Minta Bawaslu Diskualifikasi Jeje-Asep

Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count  sementara, paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Bandung Barat nomot urut 2 Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail mendapat perolehan suara sebanyak 33,77% disusul paslon nomor urut 3 Hengky Kurniawan-Ade Sudrajat dengan perolehan suara 23,95%.  

Sementara di posisi ketiga ditempati paslon nomor urut 1 Didik Agus T-Gilang Dirga dengan perolehan suara 17,75%, di posisi keempat ada paslon nomor urut 4 Edi Rusyandi-Unjang Asari dengan perolehan suara 15,33%, dan di posisi terakhir ditempati paslon nomor urut 5 Sundaya-Asep Ilyas dengan perolehan suara 5,20%.