Dukung Indonesia Emas 2045, Pemprov Jabar Libatkan Publik Melalui WJDF
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung – Dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar kegiatan bertajuk West Java Development Forum (WJDF), dengan melibatkan publik terhadap perencanaan pembangunan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapped) Jabar Iendra Sofyan menuturkan, sejumlah tantangan jangka panjang akan dicoba untuk diurai melalui WJDF dengan melibatkan masyarakat. Harapannya dapat mengakselerasi pembangunan jangka panjang, sesuai kebutuhan dan berujung mewujudkan Indonesia Emas di 2045.
Dimana pada saat itu, Indonesia menjadi negara yang maju dengan sumber daya manusia (SDM) unggul dan mampu bersaing secara global. Tentunya dengan didukung dengan pemerataan pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hasil WJDF ini nantinya sambung Iendra, akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti.
“Secara target, waktu draft RPJP harus selesai di Desember tahun ini. Oleh sebab itu kita perlu percepatan, dengan berbagai diskusi dengan tema di setiap focus group discussion (FGD). Semuanya dikemas dalam West Java Development Forum,” ujarnya dalam Jabar Punya Informasi (Japri) Volume 129 bertajuk West Java Development Forum 2023 "Jawa Barat Unggul dalam Mendukung Indonesia Emas 2045" di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 28 Juli 2023.
Dia melanjutkan, bila tidak ada aral melintang WJDF akan dimulai pada Senin (31/7/2023) pekan depan dengan dibuka oleh Gubernur Ridwan Kamil. Seluruh aspek terkait percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan dibahas bersama, guna menghadapi tantangan masa depan.
“Yang dibahas nanti, berbagai aspek. Sosial, ekonomi, lingkungan, birokrasi serta politik. Kami berupaya semua masyarakat terlibat, dengan berbagai metode. Metode elektronik, langsung ke lapangan, metode diskusi formal. Semua kita upayakan. Terakhir nanti pada pembahasan dengan legislatif, untuk menjadi Perda. Itu final, nanti di 2025,” ucapnya.
Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Arief Anshory Yusuf mengatakan, sejatinya pembangunan jangan terpaku hanya pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, banyak indikator yang harus menjadi acuan. Sebab menurutnya, kada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta memberi imbas positif terhadap masyarakat.
“Padahal itu hanya satu, dari banyak sekali indikator. Hal mendasar, seperti social development harus dimonitor terus-menerus. Yang penting bukan pertumbuhan ekonominya, kalau tidak dinikmati oleh orang lain,” pungkasnya. (Yuliantono)
Editor : JakaPermana

