Dukung KLH, Cisadane Resik Minta HGB PT BSS Dievaluasi

INILAHKORAN, Bogor - Aktivis lingkungan yang tergabung dalam Cisadane Resik menyambut antusias Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang memasang plang pengawasan terhadap aktivitas PT AH dan PT BSS di Kecamatan Cijeruk.

Pemasangan plang ini diharapkan menjadi momentum penting dalam upaya pelestarian lingkungan, khususnya di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Pemasangan plang pengawas yang nantinya, kemungkinan dilanjutkan dengan sanksi administrasi, pidana maupun perdata juga dinanti-nanti oleh para aktivis lingkungan.

Selain itu, pemulihan lingkungan hidup di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane pun menjadi perhatian pihak Cisadane Resik.

Mereka pun merespons cepat terhadap dampak bencana banjir bandang maupun  tanah longsor yang terjadi pada 10 Novemver dab 22 Mei 2024 di Kampung Kawungluwuk. Lalu, becana banjir bandang pada Jumat 14 Maret 2025 petang kemarin.

Bekerja sama dengan Pemuda Proklim Kawung Luwuk, kegiatan penanaman ini berhasil dilakukan berkat dukungan bibit dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ciliwung Cisadane KLHK dan Cabang Dinas Kehutanan I ProvinsiJawa Barat, serta donasi yang berharga dari Credit Saison Indonesia.

"Kami beberapa waktu lalu juga melakukan penanaman 1.170 pohon dengan melibatkan partisipasi aktif sebanyak 170 orang, termasuksiswa-siswi dari berbagai sekolah di sekitar Cijeruk, Cigombong, dan Caringin," kata Kordinator Cisadane Resik Sutan Andika kepada wartawan, Minggu, 23 Maret 2025.

Cisadane Resik mendesak agar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dapat menetapkan dengan tegas batas kawasan TNGHS merupakan kawasan konservasi air yang sangat vital.

"Kejelasan batas ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi ekosistem yang ada. Cisadane Resik juga meminta perhatian serius Kementerian LHK terhadap evaluasi HGB PT BSS dan juga keberadaan PT AH di Kecamatan Cijeruk," tutur Sutan Andika.

Sutan Andika pun menyampaikan dugaan adanya kelalaian pemerintah setempat yang menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor dan bencana banir bandanf di kawasan mata air Kampung Kawung Luwuk, serta adanyabangunan permanen dan pembukaan lahan di dalam kawasan TNGHS. 

"Kami meminta evaluasi yang transparan dan adil sangat kami harapkan demi menjaga kelestarian kawasan konservasi TNGHS," pintanya.