Ekonomi Berat, Airlangga Jangan Rangkap Jabatan

INILAH, Jakarta - Niatan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2019, dikritik ekonom.

Pengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai, pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan, termasuk menjadi ketua umum parpol. "Sebenarnya pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Enny dalam sambungan telpon, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Menurut Enny, apabila hal itu tetap dilakukan, maka kinerjanya sebagai menteri tidak akan optimal. Apalagi, Airlangga mengemban tugas berat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni sebagai Menko Perekonomian untuk memperbaiki perekonomian nasional. "Karena kalau seorang Menteri kerjanya engga fokus pasti kerjanya engga optimal ya gimana mau memperbaiki ekonomi," kata dia.

Kata dia, apabila Airlangga ingin perekonomian Indonesia menjadi lebih baik seperti target Presiden Jokowi, maka sebaiknya dia tidak rangkap jabatan. Terlebih situasi ekonomi global saat ini sangat tidak ideal. Dimana ada bayang-bayang resesi menggelayuti laju perekonomian dunia. "Jadi intinya baiknya tidak rangkap jabatan karena kalau rangkap jabatan kerjanya tidak optimal," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pasrah dengan situasi ekonomi global saat ini, pasalnya situasi ini tidak begitu menguntungkan bagi perekonomian nasional, imbasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal bakal lebih rendah dari yang diharapkan. "Ekonomi mengalami pelemahan di berbagai belahan dunia," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Bahkan, kata Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa saja minus 0,01 persen dari yang diharapkan pemerintah. "Sementara, Indonesia stabil, hanya sekitar 0,1 persen," katanya.

Informasi saja, Sri Mulyani pernah menyebut pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019 akan berada level 5,08 persen. Angka tersebut jauh di bawah target APBN sebesar 5,3 persen yang dikoreksi kembali pada Juli lalu. [inilahcom]