Empat Bulan Tak Digaji, Guru Sekolah Maung Jadi Sorotan DPRD Jabar

INILAHKORAN.ID - DPRD Jabar menyoroti nasib guru Sekolah Maung (Manusia Unggul) yang dilaporkan belum menerima gaji selama empat bulan. 

Persoalan ini dinilai menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan kesiapan administrasi program pendidikan, yang digagas Pemprov Jabar tersebut.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Maulana Yusuf Erwinsyah mendesak Pemprov, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) harus segera menuntaskan persoalan pembayaran gaji para guru.

Maulana menyayangkan tenaga pendidik yang telah menjalankan tugas mengajar, justru belum memperoleh haknya. Ia menilai, kondisi tersebut memperkuat kritik terhadap pelaksanaan Sekolah Maung yang sejak awal dinilai terlalu tergesa-gesa.

"Saya sampaikan rasa duka dan simpati saya kepada para guru Sekolah Maung yang hingga saat ini, semenjak mereka mengajar di Sekolah Maung, mereka belum menerima bayaran, mereka belum menerima gajian," kata Maulana dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (15/10/2026).

Menurut Maulana, salah satu persoalan yang perlu ditelusuri berkaitan dengan jumlah siswa dalam satu kelas. Ia menyebut Sekolah Maung memiliki 32 siswa per kelas, lebih sedikit dibandingkan ketentuan minimum 36 siswa yang disampaikannya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, berdampak pada proses administrasi dan legalitas sekolah di tingkat pusat. Akibatnya, data kelas, siswa, hingga guru disebut tidak terakomodasi dalam sistem yang menjadi dasar pengakuan dan pembayaran tenaga pendidik.

"Ketika dianggap tidak ada gurunya, tentu dianggap tidak ada yang berhak untuk menerima bayaran atau gaji dari mengajar tersebut. Ternyata efeknya masih ada, dan lebih disayangkan lagi ini sudah jalan ke-4 bulan mereka tidak menerima gaji," ujarnya.

Maulana meminta Pemprov Jabar dan Disdik segera mencari solusi, agar hak para guru tidak terus tertunda. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut penghargaan terhadap tenaga dan waktu yang telah dicurahkan guru untuk mendukung pendidikan di Jawa Barat.

"Pemerintah, Disdik, tolong secepatnya, karena ini urusan tenaga, ini urusan energi yang telah mereka gunakan untuk mencerdaskan dan kepentingan pendidikan yang ada di Jawa Barat," tuturnya.

Ia juga mengingatkan, agar Pemprov Jabar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sekolah Maung. Setiap kebijakan pendidikan, kata Maulana, harus didasarkan pada analisis kebutuhan serta data dan fakta yang memadai agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Maulana berharap, kasus keterlambatan pembayaran gaji tersebut tidak kembali terulang. Ia menilai kebijakan yang dijalankan tanpa persiapan matang berisiko menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang seharusnya mendapat manfaat dari program tersebut.

"Kenapa? Karena ya sifatnya tergesa-gesa, tanpa adanya analisis, tanpa adanya kebutuhan sesuai data dan fakta, kan gitu. Seperti kalau kata anak zaman sekarang, sennya ke kiri, belok kanan," ucapnya.