Erwan Setiawan Dorong Kredit Petani Dibayar Saat Panen, Bukan Tiap Bulan
Wagub Jabar Erwan Setiawan meminta perbankan menyesuaikan cicilan kredit petani kakao, kopi, dan kelapa dengan masa panen melalui skema pembiayaan yang fleksibe
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong perbankan mengubah pola pembiayaan bagi petani perkebunan. Skema cicilan kredit yang selama ini dibayarkan setiap bulan, dinilai perlu disesuaikan dengan masa panen agar tidak membebani petani.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, karakteristik usaha perkebunan berbeda dengan sektor perdagangan maupun usaha lainnya. Petani kakao, kopi, dan kelapa membutuhkan waktu hingga tanaman menghasilkan, sehingga pola pembayaran kredit harus mempertimbangkan siklus produksi tersebut.
Erwan meminta lembaga keuangan menghadirkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, mulai dari pemberian masa tenggang pembayaran (grace period), hingga angsuran berdasarkan hasil panen.
"Kan biasanya kalau angsuran itu per bulan. Nah, kalau bisa nanti dibuat per panen," ujar Erwan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat baru-baru ini.
Menurut Erwan, pengembangan kakao, kopi, dan kelapa tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi. Pemerintah juga harus memastikan hasil perkebunan terserap pasar, didukung kemitraan industri, serta memiliki fasilitas pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas.
"Pengembangan ketiga komoditas kakao, kopi, dan kelapa ini harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga perlu memastikan adanya kepastian pasar, kemitraan dengan industri, fasilitas pengolahan, serta pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perkebunan," ucapnya.
Dia menilai, akses pembiayaan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan agroforestri. Sebab itu, perbankan perlu mengembangkan pola kredit yang tidak disamaratakan dengan sektor usaha yang memiliki perputaran pendapatan lebih cepat.
Selain penyesuaian masa pembayaran, Erwan mendorong pembiayaan berbasis klaster dan kemitraan dengan pembeli hasil produksi (offtaker). Dengan pola tersebut, petani diharapkan memiliki kepastian penyerapan hasil sekaligus akses terhadap sumber modal.
Penguatan kelembagaan petani juga menjadi perhatian Pemprov Jabar. Kelompok tani didorong bertransformasi menjadi koperasi profesional, dengan tata kelola yang baik sehingga memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan perbankan atau bankable.
Literasi keuangan dan pendampingan administrasi usaha pun perlu diperkuat agar petani mampu mengelola pembiayaan secara mandiri dan menjaga keberlanjutan usahanya.
"Saya berharap pengembangan agroforestri kakao, kopi, dan kelapa ini dapat menjadi momentum untuk menggeser pola pembangunan yang semata-mata mengandalkan bantuan pemerintah menuju ekosistem usaha yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan," katanya.
Dia meminta TPAKD tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi mampu menjembatani potensi ekonomi daerah dengan lembaga penyedia pembiayaan.
"TPAKD perlu memastikan bahwa program pengembangan komoditas unggulan daerah didukung oleh akses keuangan yang tepat, kemitraan usaha yang jelas, serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah," katanya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman memaparkan, sejumlah program TPAKD yang telah dikembangkan untuk memperluas inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Salah satunya program Berehan yang berfokus pada pengembangan peternakan domba dan kambing, sekaligus diperkuat melalui tabungan kurban bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
Darwisman menilai, program tersebut berpotensi menggerakkan perekonomian daerah. Terlebih, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah penghasil domba dan kambing di Indonesia.
"Kalau dari ASN saja bisa kita dorong, hampir 400.000 lebih ASN se-Jawa Barat bisa rata-rata ikut tabungan kurban ini. Tidak terbayang bagaimana pergerakan ekonomi Jawa Barat untuk daging domba," ungkapnya.
Program lainnya adalah Asmik Jabar atau asuransi mikro bagi petani, yang sebelumnya memperoleh penghargaan nasional dalam Financial Literacy Award.
OJK Jabar juga menjalankan Kampung Bersih Rentenir, Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), Dia Kita untuk penyandang disabilitas, Gerakan Literasi Inklusi Saham Jabar, serta Ekosistem Keuangan Inklusif berbasis wilayah dan potensi daerah. Edukasi keuangan juga diperluas melalui lingkungan sekolah dan masyarakat.
Terkait praktik rentenir atau bank emok, Darwisman mengingatkan bahwa pemberantasan pinjaman informal tersebut harus diikuti ketersediaan alternatif pembiayaan yang mudah diakses masyarakat.
Menurutnya, pelarangan praktik rentenir tanpa menghadirkan solusi pembiayaan berpotensi mendorong masyarakat beralih ke pinjaman online ilegal.
"Jangan sampai sudah kita larang rentenir, masyarakat butuh, tetapi tidak ada. Ini malah khawatirnya rentenir tidak boleh, masyarakat justru beralih ke pinjaman online ilegal," tambahnya.
Dia mengatakan, OJK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mengenai aspek legalitas aktivitas rentenir. Namun, perbankan dan lembaga jasa keuangan juga diharapkan mengambil peran menyediakan pembiayaan formal yang cepat dan terjangkau.
Dalam Rakorda tersebut, TPAKD Jawa Barat turut menetapkan pengembangan agroforestri kakao, kopi, dan kelapa sebagai salah satu program kerja 2027.
Program ini menyasar Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis, Subang, Sumedang, Sukabumi, serta Kota Banjar.
Pengembangan dilakukan dengan memanfaatkan lahan kritis, lahan tidur, dan ruang di bawah tegakan tanpa harus mengganti tanaman yang sudah ada. Pelaksanaannya akan ditopang pembiayaan adaptif serta pendampingan secara berkelanjutan.
Melalui program tersebut, Pemprov Jabar bersama TPAKD kabupaten/kota menargetkan perluasan akses pembiayaan, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, pembukaan lapangan kerja, hingga pengurangan angka kemiskinan.
Editor : Ahmad Sayuti

