UMP Jabar 2027 Ditetapkan Rp3 Juta, Naik 29,44 Persen dengan Formula KHL
Pemprov Jabar menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta, naik 29,44 persen dari tahun sebelumnya. Penghitungan menggunakan 70 persen nilai kebutuhan hidup layak.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 menggunakan formula baru, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Regulasi tersebut menjadikan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penghitungan upah minimum, dengan besaran 70 persen.
Melalui ketentuan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jabar 2027 sebesar Rp3 juta. Nominal itu meningkat Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP 2026.
Formula penghitungan tersebut tertuang dalam Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026. Dalam ketentuan itu, upah minimum tahun berikutnya dihitung berdasarkan perkalian KHL dengan 70 persen.
Mengacu pada KHL Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.248.132, penghitungan 70 persen menghasilkan Rp2.973.692,4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian menetapkan angka UMP 2027 sebesar Rp3 juta, setelah dilakukan pembulatan ke atas.
Dedi mengatakan, penetapan upah minimum tersebut telah mempertimbangkan saran dan masukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dalam rapat pada 18 November 2026.
"UMP Jabar 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan perusahaan," ujar Dedi, Sabtu (21/11/2026).
Selain menggunakan formula KHL, penetapan UMP Jabar 2027 juga memperhitungkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari proses penetapan upah minimum, dengan memperhatikan kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja, sekaligus keberlangsungan usaha perusahaan.
Editor : Ahmad Sayuti

