UMP Jabar 2027 Naik 29 Persen Jadi Rp3 Juta, KSPSI Apresiasi Kebijakan Berbasis KHL

KSPSI Jabar mengapresiasi kenaikan UMP 2027 menjadi Rp3 juta atau 29,44 persen. Penggunaan KHL diharapkan mengurangi kesenjangan upah antardaerah.

UMP Jabar 2027 Naik 29 Persen Jadi Rp3 Juta, KSPSI Apresiasi Kebijakan Berbasis KHL
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto.

INILAHKORAN.ID - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 menjadi Rp3 juta mendapat apresiasi dari kalangan serikat pekerja. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah awal perbaikan sistem pengupahan, terutama karena mulai menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu pijakan penentuan upah minimum.

Apresiasi itu disampaikan Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto. Menurutnya, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut tidak hanya berdampak pada besaran kenaikan upah, tetapi juga berpotensi mengurangi kesenjangan upah antardaerah.

Selama ini, kesenjangan upah antara kawasan industri besar dan daerah dengan kemampuan ekonomi lebih terbatas masih menjadi persoalan di Jawa Barat.

Roy menjelaskan, penggunaan KHL sebagai dasar penghitungan UMP 2027 merupakan hasil kesepakatan unsur pemerintah dan serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati tahapan awal pemenuhan KHL sebesar 70,42 persen. Hasilnya, UMP Jabar 2027 ditetapkan sekitar Rp3 juta atau meningkat hampir 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kenaikannya 29 persen dari UMP tahun lalu. Nah, melihat ini tentu kita menerima dan mengapresiasi kebijakan dari gubernur untuk ditetapkan UMP ini dengan menggunakan formula KHL," kata Roy saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Minggu (22/11/2026).

Dia berharap, kebijakan pengupahan berbasis KHL tidak berhenti pada penetapan UMP 2027. Pemenuhan kebutuhan hidup layak pekerja, kata dia, perlu terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen.

"Sehingga ke depan, tahun depan kan tinggal bagaimana mencapai 100 persen KHL. Dari Rp4,2 (juta) itu kita lihat nanti tahapannya seperti apa," tuturnya.

Roy menilai, kenaikan UMP berbasis KHL juga berpotensi mempersempit kesenjangan upah, terutama di daerah yang selama ini memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di bawah Rp3 juta.

"Maka dengan langkah penetapan UMP didasarkan pada KHL ini tentu akan mengurangi disparitas khususnya wilayah-wilayah yang UMK-nya di bawah Rp3 juta, kayak Priangan Timur maupun Ciayumajakuning," tegasnya.

Setelah UMP ditetapkan, KSPSI Jawa Barat akan mengarahkan perhatian pada pembahasan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), UMK, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Roy mengatakan, rapat pleno UMSP dijadwalkan berlangsung pada 23 November 2026. Sementara itu, penetapan UMSP paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.

Adapun penetapan UMK dijadwalkan paling lambat 25 November 2026. Sedangkan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK atau 30 November 2026.

KSPSI akan mengawal proses tersebut agar daerah yang belum mencapai standar KHL dapat menggunakan pendekatan kebutuhan hidup layak dalam menentukan UMK.

Sebaliknya, daerah yang UMK-nya telah memenuhi atau melampaui KHL dapat menggunakan formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan indeks tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Roy juga menyoroti klausul pengecualian bagi perusahaan yang belum memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi ketentuan upah minimum.

Menurutnya, perusahaan dapat mengajukan pengecualian kepada gubernur dengan syarat adanya kesepakatan bersama serikat pekerja atau serikat buruh serta melampirkan hasil audit akuntan publik selama dua tahun terakhir.

Ketentuan tersebut, kata Roy, merupakan bagian dari regulasi baru yang menjadi dasar kebijakan pengupahan.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengumumkan penetapan UMP Jabar 2027 di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).

Melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026, UMP Jabar 2027 ditetapkan sebesar Rp3.000.000. Nominal tersebut bertambah Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.317.601.

Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penghitungan UMP menggunakan formula KHL sebesar 70 persen. Dengan nilai KHL provinsi Rp4.248.132, hasil penghitungan mencapai Rp2.973.692,4 sebelum dibulatkan menjadi Rp3 juta.

Dedi menyebut, penetapan tersebut mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dalam rapat 18 November 2026, termasuk kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan, khususnya tingkat pengangguran terbuka.

"UMP Jabar 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan perusahaan," ujar Dedi.

Data UMP dan UMK 2026 memperlihatkan UMK Kota Bekasi mencapai sekitar Rp5,9 juta. Sebaliknya, Kota Banjar berada di kisaran Rp2,33 juta dan Kabupaten Pangandaran sekitar Rp2,3 juta.

Perbedaan tersebut tidak terlepas dari karakteristik industri di masing-masing daerah. Kawasan dengan industri padat modal, seperti otomotif dan elektronik, cenderung memiliki standar upah lebih tinggi dibandingkan wilayah yang didominasi industri padat karya, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki.

Dedi mengakui, kenaikan UMP menjadi Rp3 juta akan memberikan dampak berbeda bagi setiap wilayah. Bagi daerah yang UMK-nya sudah melampaui angka tersebut, ketentuan UMP tidak mengubah standar upah yang berlaku.

Sebaliknya, kebijakan ini menjadi jaring pengaman bagi daerah yang selama ini memiliki UMK relatif rendah.


Editor : Ahmad Sayuti