F-PKS Minta Pemkab Perhatikan Beban Masyarakat Dampat dari Kenaikkan BBM

INILAHKORAN,Soreang- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung meminta Pemerintah Kabupaten Bandung untuk lebih serius memerhatikan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Sehingga, dampak kenaikan BBM ini tidak terlalu membebani masyarakat yang perekonomiannya masih terpuruk akibat pandemi covid-19.

"Pelayanan dasar harus menjadi perhatian kita semua. Termasuk berbagai bantuan sosial harus tepat sasaran, jangan sampai orang yang tidak berhak masih mendapatkan," kata Ketua Fraksi PKS Tedi Surahman di Gedung DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Jumat 9 September 2022.

Tedi juga mengajak semua pihak untuk turut mengawasi jalannya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal pelayanan dasar kepada masyarakat. Harus dipastikan, semua pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat berjalan efektif, efisien dan tidak memberatkan.

Baca Juga : Bapas Bandung: Jero Wacik Bebas dari Lapas Sukamiskin

"Kabupaten Bandung itu luas jadi kami juga membutuhkan masukan informasi dari masyarakat ketika menemukan adanya pelayanan publik yang tidak sesuai aturan serta membebani. Informasikan kepada kami, agar kami bisa menaksimalkan fungsi pengawasan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Tedi, seiring dengan Fraksi PKS di DPRRI, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung pun dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Serta mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membatalkannya. Pemerintah harus melihat dan mendengar gejolak yang terus terjadi dimasyarakat sejak pengumuman kenaikan harga pada 3 September hingga sekarang ini.

"Gelombang penolakan terus terjadi dimana-mana. Karena kenaikan ini diluar batas kemampuan masyarakat. Apalagi saat ini baru saja pulih dari pandemi covid-19. Kami ini bagian dari masyarakat, maka kami berjuang bersama masyarakat. Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.(rd dani r nugraha).