FL2LMI Ajak Mahasiswa Buat Kajian RUU Otoriter

INILAH, Bandung – Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Jawa Barat menggelar focus group discussion terkait permasalahan pergerakan mahasiswa menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekitar 10 perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat bertekad mengawal persoalan terkini melalui jalur konstitusional.

Anggota Komisi III Pengurus Pusat FL2MI Acep Jamaludin mengatakan, gerakan mahasiswa yang menolak revisi UU KPK akan menjadi gerakan masif. Selain gerakan di jalanan, mahasiswa pun mencoba menggugat aturan yang disahkan DPR RI itu melalui langkah konstitusional.

"Ketika terjadi gerakan di jalan, maka perlu juga elemen mahasiswa melalui jalur konstitusional," ucap Acep kepada wartawan di Hotel Shakti Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Minggu (29/9/2019).

Acep mengatakan, penolakan mahasiswa terhadap revisi UU KPK didasari oleh dugaan melemahnya indepedensi KPK. Mengingat KPK akan memiliki Dewan Pengawas yang mengatur kinerja lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia tersebut.

Walau melalui jalur berbeda lanjut dia, pihaknya tetap melakukan konsolidasi dengan mahasiswa yang turun ke jalan.

"Kami melihat gerakan mahasiswa tidak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Acep memastikan aksi yang dilakukan mahasiswa murni terkait persoalan perundang-undangan dan seluruh  mahasiswa juga tidak ada narasi mengarah ke Istana.

"Memang murni karena persoalan revisi UU KPK. Kalau ada isu itu berarti ada yang menunggangi," katanya.

Dia menghimbau seluruh mahasiswa FL2MI di berbagai wilayah di Indonesia agar membuat analisis kajian tentang rancangan Undang-Undang yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa agar tetap fokus pada narasi perjuangan (penolakan RUU).

"Jadi harus  berhati-hati untuk tidak ditunggangi kepentingan elit politik," tambahnya. (Okky Adiana)