Forkoda Terus Dorong Langkah Strategis Pemekaran Daerah Jawa Barat

INILAHKORAN.ID - Forum Koordinasi Daerah Percepatan pemekaran Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat mendorong langkah strategis dalam memperjuangkan pemekaran daerah di Jawa Barat. 
Perjuangan pemekaran dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kajian kelayakan administratif, tetapi harus dibarengi kesiapan daerah menuju kemandirian.

Hal itu mengemuka dalam Saresehan Forkoda PP DOB Jabar bertema “Sokong Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat” yang digelar di Rooftop DPRD Jawa Barat, Rabu (19/8/2026).

Ketua Forkoda PP DOB Jabar Rahmat Hidayat Djati mengatakan, dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, Jawa Barat membutuhkan penataan daerah yang mampu memperkuat pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, perjuangan pembentukan daerah otonomi baru harus diarahkan pada tujuan yang lebih substantif, yakni menciptakan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan lebih dekat, efektif, dan berkeadilan.

“Tidak mungkin pembangunan dan peningkatan kesejahteraan berbasis keadilan dapat diwujudkan secara optimal jika persoalan ketimpangan wilayah tidak ditangani,” ujar Rahmat dalam keterangan resmi yang diterima INILAHKORAN.ID.

Dia menegaskan, perjuangan pemekaran membutuhkan ukuran dan target yang jelas. 

Calon daerah persiapan (CDOB) tidak boleh hanya mengejar status layak berdasarkan kajian, tetapi harus sejak awal menyiapkan fondasi kemandirian.

Dia menilai perlu ada parameter yang jelas untuk mengukur berapa lama sebuah CDOB membutuhkan masa transisi sebelum benar-benar mampu berdiri sebagai daerah otonom. Parameter tersebut, antara lain, menyangkut kemampuan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, investasi, kerja sama, serta kesiapan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forkonas PP DOB Abdurahman Sang menilai perjuangan pemekaran harus mulai bergeser dari sekadar mengejar status kelayakan menuju upaya mempersiapkan daerah agar benar-benar mampu berdiri mandiri.

Menurutnya, masing-masing CDOB perlu memiliki ukuran yang jelas mengenai peluang menjadi daerah otonom serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian. Karena itu, diperlukan tambahan indikator yang dapat menjadi patokan dalam mengukur kemampuan setiap calon daerah.

Abdurahman mengatakan, parameter kemandirian tersebut penting dimasukkan dalam Desain Besar Penataan Daerah maupun regulasi turunannya. Dengan adanya ukuran yang jelas, setiap CDOB dapat mengetahui posisi dan target yang harus dicapai sejak masa persiapan hingga memasuki tahap daerah otonomi baru.

Sekretaris Forkoda PP DOB Jabar Muhammad Sufyan Abdurahman menekankan pentingnya membangun legitimasi publik dan kesiapan digital bagi 10 CDOB Jawa Barat.

Menurutnya, kesiapan administratif belum otomatis membuat sebuah daerah siap secara reputasional dan digital. Karena itu, perjuangan pemekaran perlu mengubah narasi dari sekadar persoalan pembagian wilayah menjadi upaya menciptakan nilai publik, seperti memperpendek jarak pelayanan pemerintah dan mengurangi beban masyarakat.

Dia juga mendorong penguatan transparansi informasi, pelayanan digital, keterlibatan publik, serta pengelolaan reputasi. Bahkan, Forkoda mengusulkan CDOB Digital Readiness Index yang mencakup kehadiran digital, keterlibatan publik, transparansi informasi, kesiapan layanan digital, dan reputasi digital.

Dalam saresehan tersebut, akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi  Sugandi menjelaskan regulasi penataan daerah kini semakin menekankan kapasitas dan keberlanjutan daerah. Pembentukan daerah baru juga tidak boleh mengorbankan daerah induk, sehingga aspek fiskal, kelembagaan, pelayanan publik, dan ketahanan ekonomi harus diperhitungkan secara menyeluruh.

Saat ini terdapat 10 CDOB Jawa Barat yang diusulkan Pemprov Jabar berdasarkan hasil kajian Unpad yakni Indramayu Barat, Bogor Timur, Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, Subang Utara, dan Cirebon Timur.

Forkoda berharap perjuangan pemekaran ke depan semakin terukur, berbasis data, serta mampu menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pemekaran tidak sekadar melahirkan daerah baru, melainkan menjadi instrumen untuk mendekatkan negara kepada rakyat dan memperkuat pemerataan pembangunan Jawa Barat.