Forkoda PPDOB Jabar Kantongi Dukungan Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah

INILAHKORAN.ID - Upaya Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB) Jawa Barat, dalam mengakselerasi pencabutan moratorium pemekaran daerah, maju satu langkah.

Safari ke DPR dan DPD RI beberapa waktu lalu, pada akhirnya membuahkan hasil berupa komitmen. Ketua Forkoda PPDOB Jabar, Rahmat Hidayat Djati mengatakan, komitmen tersebut masing-masing diperoleh dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Anggota Komite I Bidang Pemerintahan DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti. 

"Pemerintah pusat sering salah sangka, jika pemekaran membebani fiskal. Justru sebaliknya di Jawa Barat, pemekaran akan beri tambahan pajak untuk pemerintah pusat, serta memberi keadilan fiskal dan perluasan layanan untuk Provinsi dan masyarakat Jawa Barat. Maka itu, cabut moratorium pemekaran daerah segera," ujar Rahmat dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Sekretaris Umum Forkoda Jabar, Muhammad Sufyan mengungkapkan, ada 10 kabupaten/kota yang diusulkan untuk dimekarkan.
 
"Sukabumi Utara, Bogor Barat, Garut Selatan, Indramayu Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, Subang Utara, dan Cirebon Timur," ucapnya.

Sekretaris Dewan Pembina Forkoda PP DOB Jabar, Andri Kantaprawira menyoroti adanya ketidakadilan fiskal yang mencolok. Berdasarkan kalkulasi data, Jawa Barat mengalami kekurangan ruang fiskal hingga Rp10 triliun, jika dibandingkan dengan provinsi besar lain di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ini terjadi lantaran Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki kabupaten/kota yang lebih banyak, sehingga turut mendongkrak suplai alokasi anggaran dari APBN ke daerah.

"Kami menuntut keadilan fiskal dan percepatan pemekaran. Uang tidak berputar di daerah, karena backing system otonomi keuangan yang lemah," ujarnya. ***