51,7 Juta Penduduk, Jawa Barat Siapkan Peta Jalan Pembangunan 2025-2029

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota tidak lagi menempatkan persoalan Kependudukan sebagai isu sektoral. Dengan jumlah penduduk mencapai 51,7 juta jiwa, aspek Kependudukan dinilai harus menjadi salah satu fondasi utama dalam penyusunan kebijakan Pembangunan Daerah lima tahun ke depan.

Komitmen tersebut dituangkan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Jawa Barat 2025-2029. Dokumen tersebut disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai pedoman agar perencanaan pembangunan di daerah mampu merespons tantangan Kependudukan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengatakan pembangunan Kependudukan memiliki keterkaitan dengan hampir seluruh sektor pembangunan.

"Penyusunan dan implementasi peta jalan pembangunan Kependudukan menjadi satu langkah yang krusial dan strategis. Peta jalan ini disusun sebagai panduan terarah agar seluruh program Kependudukan dapat terintegrasi dengan baik, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," kata Siska dalam webinar sosialisasi PJPK Jawa Barat, Rabu (2/9/2026).

Penduduk Jabar 51,7 Juta Jiwa

Menurut Siska, setiap pertambahan penduduk akan berdampak terhadap kebutuhan layanan dasar dan Pembangunan Daerah.

Kebutuhan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perumahan, lingkungan hidup hingga lapangan kerja.

Karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk dan perencanaan Kependudukan yang matang menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Langkah tersebut juga dinilai diperlukan untuk menekan berbagai persoalan sosial yang dapat muncul akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas layanan publik.

Jawa Barat saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Meski Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total berada di level 2,05, pertumbuhan penduduk masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Selain angka kelahiran dan kematian, mobilitas penduduk yang masuk ke Jawa Barat turut memengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk.

Jabar Jadi Tujuan Pendatang

Jawa Barat memiliki daya tarik tinggi bagi penduduk dari berbagai daerah. Selain menjadi salah satu pusat pendidikan dan kawasan industri nasional, Jawa Barat juga menjadi daerah tujuan bagi masyarakat yang memasuki masa purnatugas.

Tingginya mobilitas penduduk tersebut menjadi salah satu tantangan dalam perencanaan pembangunan.

Kondisi itu membuat pemerintah daerah perlu memiliki data Kependudukan yang akurat agar kebijakan yang dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Kependudukan Harus Ditangani Lintas Sektor

Dalam implementasi PJPK Jawa Barat 2025-2029, Siska menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, pembangunan Kependudukan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, akademisi hingga masyarakat perlu terlibat dalam pelaksanaannya.

"Pembangunan Kependudukan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, perlu kebersamaan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, akademisi, hingga masyarakat," ucapnya.

Siska juga menyoroti pentingnya penggunaan data Kependudukan yang akurat dan terbarukan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan.

"Implementasi peta jalan ini harus berbasis data yang akurat dan terbarukan agar intervensi program tepat sasaran," katanya.

Integrasi Data Jadi Kunci

Menurut Siska, integrasi data menjadi salah satu kunci agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran secara efektif.

Salah satu bentuk integrasi yang telah dilakukan adalah sinkronisasi data keluarga miskin penerima bantuan dengan data kepesertaan keluarga berencana.

Sinkronisasi tersebut dilakukan melalui kolaborasi sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait.

Dengan integrasi data, pemerintah diharapkan dapat menyusun intervensi yang lebih tepat sekaligus menghindari tumpang tindih program.

Penguatan Keluarga Jadi Prioritas

Lebih jauh, Siska menegaskan bahwa sasaran akhir pembangunan Kependudukan adalah menciptakan keluarga yang berkualitas, tangguh, dan sejahtera.

Penguatan ketahanan keluarga menjadi penting karena sejumlah persoalan sosial dapat berawal dari lemahnya fungsi keluarga.

Data DP3AKB Jawa Barat mencatat terdapat 3.616 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2025.

Angka tersebut menjadi salah satu alarm bagi pemerintah untuk memperkuat fungsi dan ketahanan keluarga sebagai bagian dari agenda Pembangunan Daerah.

Dengan demikian, pembangunan Kependudukan di Jawa Barat tidak hanya diarahkan untuk mengendalikan jumlah penduduk, tetapi juga memastikan pertumbuhan penduduk berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.***