Forkopimda Kota Bogor Siap Wujudkan Pemilu Aman dan Kondusif

INILAHKORAN, Bogor - Dalam rangka menyambut tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, unsur pimpinan Forkopimda Kota Bogor, perwakilan partai politik dan unsur masyarakat mendukung Operasi Mantap Brata Lodaya Tahun 2023-2024 yang diinisiasi Polresta Bogor Kota. 

Dalam operasi Mantab Brata ini merupakan kolaborasi pengamanan berbagai unsur di wilayah hukum Kota Bogor guna mewujudkan pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif di Kota Bogor.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Polisi Bismo Teguh Santoso menuturkan, pelaksanaan rakor dan apel telah digelar dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2024 sebagai bagian dari antisipasi potensi dan dinamika yang ada ke depan.

Baca Juga : Pemkab Bogor Gelar Jambore Wisata Desa pada November 2023

"Kami dadi jajaran Polresta Bogor Kota serta unsur Forkopimda Kota Bogor mengajak semua unsur untuk menjaga dan menciptakan kondisi yang kondusif, aman dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat sehingga tahapan-tahapan pesta demokrasi berjalan aman, lancar dan kondusif," ungkap Bismo usai apel Mantap Brata Lodaya tahun 2023-2024 di GOR Pajajaran, Kecamatan Tanah Sareal pada Selasa 17 Oktober 2023.

Sementara, Wali Kota Bogor, Bima Arya besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pemilu dipastikan harus memberikan maslahat dengan cara antisipasi setiap potensi persoalan yang akan muncul.

"Setidaknya ada 5 penyebab persoalan ketika masa kontestasi politik pemilihan legislatif, pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah, mulai dari stadium satu hingga stadium yang paling tinggi yang bisa mengakibatkan gangguan kamtibmas, kesalahpahaman, ketidakjelasan aturan, ketidakmampuan penyelenggara, keberpihakan aparat dan skenario pengacauan," ungkap Bima.

Baca Juga : Taman Safari Bogor Olah Kotoran Gajah Bernilai Ekonomi

"Kesalahpahaman ini sering terjadi, tidak sekedar persoalan serius. Strategi penanganannya adalah memiliki sistem koordinasi dan konsolidasi yang rapi sehingga bisa meminimalisirnya hingga tingkatan terbawah. Kalau dikendalikan dengan cepat, maka dapat di reduksi. Ketidakjelasan aturan bisa berdampak multi interpretatif dan bisa memunculkan persoalan yang serius," tambah Bima.