Gagasan Koalisi Permanen KIM Plus: Upaya Mewujudkan Stabilitas Politik dan Kontinuitas Pembangunan

Wacana pembentukan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kembali mencuat setelah diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dalam acara silaturahmi KIM Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor.

Gagasan Koalisi Permanen KIM Plus: Upaya Mewujudkan Stabilitas Politik dan Kontinuitas Pembangunan
Gagasan Koalisi Permanen KIM Plus: Upaya Mewujudkan Stabilitas Politik dan Kontinuitas Pembangunan

INILAHKORAN, Bandung – Wacana pembentukan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kembali mencuat setelah diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dalam acara silaturahmi KIM Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor.

Gagasan ini pun mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Menurut Muzani, pembentukan koalisi permanen bertujuan untuk memastikan kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintahan Prabowo ke depan.

“Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu,” ujar Muzani dikutip dari ANTARA.

Muzani menilai bahwa gagasan koalisi permanen merupakan sebuah pemikiran yang baik dalam menjaga stabilitas politik nasional.

“Sebagai sebuah gagasan itu adalah gagasan yang bagus, gagasan yang genuine, yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan,” ucapnya.

Dia juga menegaskan bahwa ide serupa sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam politik Indonesia. Hampir di setiap periode kepresidenan, wacana mengenai kerja sama politik jangka panjang selalu muncul.

“Artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan, wacana dan pemikiran itu mengemuka karena dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang,” jelasnya.

Terkait dengan kekhawatiran bahwa koalisi permanen dapat mengurangi fungsi check and balances dalam demokrasi, Muzani menepis anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa prinsip keseimbangan kekuasaan tidak hanya dijalankan oleh partai politik.

“Check and balances itu kan tidak harus dari partai politik. Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda masyarakat bersama-sama, dan bahkan seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung (parlemen) ini,” ujarnya.

Meskipun wacana koalisi permanen telah disampaikan oleh Prabowo dalam pertemuan KIM Plus, Muzani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi konkret dari gagasan tersebut.

“Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pemimpinan politik-politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut,” kata Muzani.***


Editor : Yosep Saepul Ramadan