Genjot Perbaikan Rutilahu di Tengah Keterbatasan Anggaran, 15.410 Rutilahu jadi Fokus Penanganan Disperkim KBB 2026

INILAHKORAN, Ngamprah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat terus memprioritaskan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi warga kurang mampu, meskipun dihadapkan pada tantangan pemangkasan dana transfer daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk mengurangi beban masyarakat dan mengatasi backlog perumahan yang mencapai angka lebih dari 99 ribu unit.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bandung Barat, Anni Roslianti, mengungkapkan bahwa program Rutilahu merupakan prioritas utama Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail.

"Saat ini, terdapat 15.410 unit Rutilahu yang menjadi fokus penanganan," katanya Anni, Minggu 23 November 2025.

Berdasarkan data Disperkim, sebanyak 15.410 unit rumah masih menunggu perbaikan. Data ini diperoleh melalui pendataan langsung di lapangan, guna memastikan kelayakan dan memenuhi persyaratan penerima bantuan.

Anni menjelaskan bahwa perbaikan Rutilahu bakal dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Dari total 15.410 unit yang terdata, sekitar 4.000 unit telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami terus berupaya meningkatkan kuota perbaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2026, telah ditetapkan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) Rutilahu sebanyak 349 unit," imbuhnya.

Anni merinci, pada tahun 2026 sebanyak 111 unit Rutilahu akan ditangani di kawasan kumuh, sementara 238 unit lainnya di luar kawasan kumuh. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2025, sebanyak 277 unit rumah diperbaiki secara gratis, dengan rincian 101 unit di kawasan kumuh dan 176 unit di luar kawasan kumuh.

"Program Rutilahu tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, hanya 174 unit yang diperbaiki, kemudian meningkat menjadi 203 unit pada tahun 2024, dan tahun ini mencapai 277 unit," sebutnya.

Selain mengandalkan APBD, Pemkab Bandung Barat juga aktif mencari sumber bantuan lain untuk mempercepat perbaikan Rutilahu.

"Kami berharap program corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan dapat memberikan kontribusi, seperti tahun ini yang mencapai 100 unit," ujarnya.

Selain itu, bantuan juga diharapkan datang dari pemerintah provinsi sebanyak 40 unit dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pemerintah pusat sebanyak 249 unit.

"Kami berharap jumlah kuota bantuan Rutilahu tetap konsisten dan terus bertambah, sehingga target dalam RPJMD dapat tercapai tanpa ada yang tersisa," ucapnya.

"Survey dilakukan langsung untuk memastikan penerima bantuan memenuhi syarat, seperti tanah milik sendiri dan belum pernah menerima bantuan serupa dalam 5 tahun terakhir," tandasnya. ***