Gubernur Aceh Mualem Wacanakan Hapus Sistem Barcode BBM di SPBU: Langkah Awal untuk Mensejahterakan Rakyat dan Mengurangi Polemik

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Aceh yang baru dilantik, Muzakir Manaf alias Mualem, mengumumkan wacana penghapusan sistem barcode (QR code) untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh.

Kebijakan ini diumumkan dalam sambutan perdananya setelah resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh, Rabu (tanggal).

“PR hari ini adalah, semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode (saat isi BBM),” ujar Mualem dalam pidatonya di Banda Aceh dikutip dari ANTARA.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmennya untuk mensejahterakan rakyat Aceh sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkannya.

Aceh diketahui menjadi salah satu daerah di Indonesia yang ditunjuk oleh Pertamina untuk menerapkan kebijakan penggunaan barcode dalam pengisian BBM bersubsidi di SPBU sejak tahun 2022.

Sistem ini awalnya diterapkan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Namun, menurut Mualem, sistem tersebut tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Aceh.

“Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang isi minyak tetap terus, karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat (tanpa harus barcode),” tegasnya.

Ia menilai sistem barcode hanya memperumit proses pengisian BBM bagi masyarakat dan tidak memberikan keuntungan nyata dalam pengelolaan subsidi.

Dalam sambutannya, Mualem juga menyinggung ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa ada ketegangan di lapangan akibat penerapan sistem barcode, bahkan sempat muncul ancaman tindakan ekstrem seperti pembakaran SPBU.

“Bapak Mendagri, Bapak Jusuf Kalla, ini suatu masalah di Aceh kadang-kadang orang mau bakar SPBU dengan barcode itu, Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun,” ujar Mualem.

Selain fokus pada penghapusan sistem barcode BBM, Mualem menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Pusat.

Ia menyatakan akan terus merawat dukungan dari pusat agar program pembangunan di Aceh berjalan sejalan dengan agenda nasional.

“Untuk itu, juga perlu dukungan dari seluruh masyarakat Aceh agar seluruh program pembangunan Aceh berjalan sesuai harapan,” tambahnya.***