Mualem Tegaskan Tak Pernah Kirim Surat ke PBB soal Bencana Aceh

INILAHKORAN.ID - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh yang disebut-sebut dikirim ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mualem menyebut, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang dilakukan Pemerintah Aceh bukan ditujukan langsung kepada PBB, melainkan kepada lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi di Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menerima bantuan kemanusiaan secara simbolis dari Kementerian Sosial yang diserahkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Menanggapi pernyataan Gubernur Aceh tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa polemik yang muncul disebabkan oleh kesalahpahaman publik. 

Ia menegaskan surat yang dimaksud tidak ditujukan kepada PBB, melainkan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) yang memiliki perwakilan dan program resmi di Indonesia.

Menurutnya, bencana yang terjadi di Aceh saat ini masih berstatus bencana tingkat provinsi, dengan pemerintah pusat berperan melakukan supervisi dan menetapkan prioritas penanganan. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah strategis dengan menggandeng berbagai lembaga yang memiliki pengalaman dan konsen terhadap kebencanaan serta pemulihan pascabencana.

Ia menambahkan, pengalaman penanganan bencana tsunami Aceh menjadi salah satu pertimbangan penting. Sejumlah lembaga internasional seperti UNDP, UNICEF, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) tercatat pernah menjadi mitra strategis Pemerintah Indonesia dan hingga kini masih menjalankan berbagai program di Tanah Air.

Muhammad MTA menyebutkan, UNICEF misalnya, saat ini masih menjalankan program pendampingan perlindungan anak di Aceh hingga April mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap lembaga-lembaga tersebut tetap berkontribusi dalam program pemulihan pascabencana dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Indonesia.

Hal serupa juga diharapkan dari UNDP yang memiliki rekam jejak panjang dalam penanganan bencana di Indonesia. Pemerintah Aceh menilai keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dapat memperkuat upaya pemulihan, baik melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun dukungan langsung terhadap daerah terdampak.