PT Pos Indonesia Tanggapi Tuntutan SPPI-KB Soal Wacana PHK Massal

INILAHKORAN, Bandung- PT Pos Indonesia akhirnya merespons tuntutan Serikat Pekerja Pos Indonesia-Kuat Bermartabat (SPPI-KB) soal wacana PHK Massal.

Tuntutan SPPI-KB muncul sebagai respons pernyataan Dirut PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi terkait rencana kebijakan PHK Massal.

SPPI-KB melalui Ketum Akhmad Komarudin menyatakan pernyataan Dirut PT Pos Indonesia melalui media massa soal wacana PHK Massal itu telah memunculkan keresahan para pekarja.

Seperti diketahui, maksud pernyataan SPPI-KB terkait pernyataan Dirut PT Pos Indonesia adalah rencana peralihan ke digitalisasi dan robotik untuk menggantikan pekerja pensiun sebagai langkah efisiensi.

Melalui keterangan yang diterima inilahkoran.id Jumat 21 Juni 2024, PT Pos Indonesia melalui Corporate Secretary Tata Sugiarta memberikan hak jawab melalui 6 poin berikut: 

1. Pos Indonesia memastikan tidak ada hubungan antara digitalisasi dengan isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di lingkup karyawan.

2. Digitalisasi yang diadopsi oleh Pos Indonesia yakni transformasi produk dan saluran dengan konsep physical to phygital melalui Pospay, PosAja! Dan GLID.

3. Pos Indonesia juga telah menerapkan digitalisasi untuk transformasi proses dengan konsep manual to automation dengan penggunaan Nota Dinas Elektronik sebagai media surat menyurat, serta mesin sortir robotic Radio Frequency Identification (RFID) untuk penyortiran barang.

4. Pos Indonesia telah melakukan sejumlah pembenahan dalam upaya meningkatkan layanan berbasis digital yang sudah dimulai sejak 2018.

5. Berkat komitmennya dalam menerapkan digitalisasi, Pos Indonesia dianugerahi empat penghargaan pada Digitech Award 2023.

6. Proses digitalisasi dan transformasi teknologi di Pos Indonesia berkaitan erat terhadap pola kerja karyawan. Untuk itu, sebagai langkah konkret, Pos Indonesia akan memberikan pembekalan dan kemampuan bagi karyawannya guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi kerja para karyawan.

Demikian hak jawab PT Pos Indonesia yang secara garis besar menegaskan bahwa rencana digitalisasi perusahaan tidak ada kaitannya dengan isu PHK Massal.***