Ibu Melahirkan di Jalan, DPR Minta Akses Kesehatan Diprioritaskan

INILAHKORAN.ID - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan akses kesehatan beserta infrastruktur pendukungnya. 

Hal itu disampaikan merespons peristiwa seorang ibu yang terpaksa melahirkan di jalan di Desa Kopeang, Mamuju, Sulawesi Barat, akibat keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.

Dalam peristiwa tersebut, ibu hamil harus dibawa menggunakan kendaraan sederhana karena kondisi jalan rusak yang tidak dapat dilalui ambulans. persalinan pun terjadi di tengah perjalanan sebelum mencapai puskesmas rujukan.

Netty menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian itu, meskipun ibu dan bayi dilaporkan selamat.

“Peristiwa ini menjadi pengingat, akses layanan kesehatan yang aman dan layak masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Keselamatan ibu dan bayi tidak boleh ditentukan oleh kondisi jalan,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).

Dia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga menyangkut infrastruktur dasar sebagai penunjang layanan.

“Keberadaan puskesmas pembantu di desa harus didukung fasilitas memadai. Di sisi lain, akses jalan yang layak merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat,” jelasnya.

Netty juga mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah tersebut sebagaimana telah direncanakan pemerintah daerah, agar masyarakat tidak lagi menghadapi risiko serupa.

Selain itu, dia menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan ibu di daerah terpencil, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta kesiapan fasilitas dalam menangani persalinan.

“Kita perlu memastikan layanan kesehatan ibu dapat diakses dengan cepat, aman, dan bermartabat di mana pun masyarakat berada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Netty mengingatkan, penguatan layanan kesehatan dasar, termasuk kesehatan ibu dan anak, merupakan bagian penting dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025–2029 yang menekankan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan hingga ke wilayah terpencil.

“RIBK 2025–2029 harus menjadi acuan bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar karena kendala infrastruktur maupun keterbatasan fasilitas,” ujarnya.

Dia juga mendorong Kementerian Kesehatan memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan peran pemerintah daerah berjalan optimal.

“Kementerian Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, karena mereka adalah ujung tombak pelayanan publik di daerah,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar layanan kesehatan dan infrastruktur dasar dapat berjalan seiring dan saling mendukung.

Netty berharap peristiwa ini menjadi perhatian bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen menghadirkan layanan dasar yang merata dan berkualitas.

“Ini bukan hanya soal satu kejadian, tetapi tentang bagaimana negara hadir melindungi keselamatan warganya, terutama ibu dan anak,” pungkasnya. ***